Usai membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi tahun 2016 di Balai Agung, Balaikota DKI, Selasa (14/4) kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta langsung mengebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD‎ itu ditargetkan harus menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) pada akhir Mei 2015 agar bisa dijadikan bahan perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016.

‎"RKPD Provinsi DKI tahun 2016 harus sudah menjadi Pergub di akhir Mei 2015‎ untuk perencanaan anggaran tahun 2016," ujar Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Rabu (15/4).

Dikatakan Tuty, setelah usulan musrenbang provinsi disusun menjadi RKPD,‎ Pemprov DKI akan menggelar konsultasi publik secara luas melalui media sosial twitter ‎jakarta.go.id dan smart city yang telah diluncurkan.

"‎Konsultasi publik kita lakukan segera setelah rencana kerja tersusun, tapi sebelum dipergub-kan," katanya.

Tuty melanjutkan, usai menggelar konsultasi publik melalui media sosial dan membuat Pergub RKPD, pihaknya selanjutnya akan menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon‎ Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang harus dikirim ke DPRD DKI pada pertengahan Juni 2015.

"‎KUA-PPAS ini pertengahan Juni suda harus kami kirim ke DPRD DKI untuk dibahas dan ditetapkan bersama maksimal akhir Juli," tandasnya.‎