Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meningkatkan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI pada tahun ini tidak bisa sepenuhnya terealisasi. Hal ini menyusul pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) senilai Rp 69,286 triliun. Padahal, pagu anggaran tahun 2014 yang sebenarnya adalah sebesar Rp 72,9 triliun.

Atas keputusan itu, Basuki mengatakan , pihaknya hanya akan mengalokasikan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Sedangkan, penyertaan modal untuk tiga badan usaha milik daerah yakni Bank DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Jakarta Propertindo tidak bisa direalisasikan. "Ya, terpaksa (PMP) hanya untuk MRT dan Transjakarta," ujar Basuki, di Balaikota, Senin (13/4).

Basuki mengaku berlapang dada menerima keputusan Kemendagri. Keputusan Kemendagri ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Mendagri juga akan melihat bagaimana kerja kita selama tiga bulan ini. Kalau semua penerimaan bisa sesuai, maka akan kita sesuaikan dengan pagu APBD tahun lalu," kata ungkap Basuki.

Sekadar diketahui, besaran APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun diperoleh dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan PMP untuk PT MRT Jakarta sebesar 4,63 triliun dan Rp 1 triliun diberikan kepada PT Transjakarta. Semula, Pemprov DKI juga ingin mengucurkan dana PMP kepada PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp 1,5 triliun. Pemberian dana PMP bertujuan menstabilkan harga beras di ibu kota.

PMP juga diberikan kepada Bank DKI untuk memenuhi setoran pemerintah sesuai aturan Bank Indonesia (BI), serta ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk pembangunan infrastruktur.