Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyuntikkan modal usaha sebesar Rp 1,5 triliun ke PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang ketersediaan pangan. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ini bertujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok beras di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya akan menggelontorkan dana PMP agar PT FSTJ memiliki modal untuk mengendalikan harga beras di pasaran ibu kota.

"Kami harus setor sampai Rp 1,5 triliun. Kami harapkan Food Station punya modal. Jadi kalau harga beras naik kami punya stok," kata Basuki usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di kantor FSTJ, Jalan Pisangan Laman Selatan, Jakarta Timur, Selasa (31/3) siang.

Dengan penambahan modal ini, Basuki pun berharap kebutuhan beras di ibu kota yang mencapai 3.000 ton per hari dapat ditangani.  Menurutnya, peranan PT FSTJ sejak didirikan di masa kepemimpinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI hingga saat ini sangat penting. Pasalnya, beras merupakan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dengan pasokan yang memadai, harga beras dapat dikontrol.

"Jadi Food Station bisa menjadi garda terdepan penyedia sekaligus penyeimbang harga beras di ibu kota, bahkan di Indonesia. Serta menangkal jika ada pihak-pihak lain yang ingin memonopoli beras," paparnya.

Basuki berpesan agar PT FSTJ untuk terus menggelar operasi pasar, terlebih ketika isu harga beras akan naik mulai ramai diperbincangkan oleh warga ibu kota. Alhasil, harga beras di pasaran tetap normal.

"Tugas Food Station ini tidak sekadar menstabilkan harga beras di ibu kota, tapi juga membantu menstabilkan harga beras di seluruh Indonesia. Ini juga yang diminta Pak Presiden Jokowi agar kami melakukan," tandasnya.