Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret tunjangan transportasi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 yang jumlahnya mencapai Rp 400 miliar. Meski begitu, Pemprov DKI akan mengalihkan anggaran tersebut ke tunjangan kinerja daerah (TKD). 

"Tunjangan transportasi dihapus. Kita alihkan ke tunjangan penambahan kinerja daerah, sehingga masuk yang di dalam komposisi TKD itu," ujar Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Selasa (7/4).

Adapun alasan pencoretan tunjangan transportasi lantaran tidak ada dasar hukum yang mengatur soal tersebut. Sehingga ke depan, setiap pejabat akan mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kembali. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan kebebasan bagi pegawainya untuk memilih menerima tunjangan transportasi atau menggunakan mobil dinas.

Kebijakan memberikan tunjangan transportasi karena dinilai lebih efisien dibandingkan dengan memberikan mobil dinas. Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu lagi untuk merawat kendaraan yang ada. "Besarannya Rp 400 miliar satu tahun, itu yang dialihkan," ujarnya.

Dikatakan Heru, koreksi lain dari Kemendagri terhadap APBD 2015 yang disulkan menggunakan Peraturan Gubernur diantaranya yakni, pembelian alat tulis kantor, pembelian aki mobil, alokasi untuk TKD, dan diharuskan meningkatkan belanja untuk pendidikan.

"Tapi permasalahnnya nyusun gitu tidak bisa sembarangan harus ada datanya. Kalau yang bisa fasilitasi ya kita turunkan. Mungkin seperti untuk ATK kita turunkan, belanja modal juga, biaya sewa, misalnya truk sampah dan lain-lain," ucapnya.

Seperti diketahui, sejak Agustus 2014, Pemprov DKI resmi menarik kendaraan dinas dan diganti menjadi tunjangan operasional. Hal itu berdasarkan Pergub yang diteken Joko Widodo ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Besaran tunjangan kendaraan operasional bagi PNS DKI bervariasi. Untuk pejabat eselon IV setingkat Kepala Seksi (Kasie), Kepala Sub Bagian (Kasubbag), dan lurah dianggarkan Rp 4,5 juta tiap bulannya.

Pejabat eselon III setingkat Kepala Bagian (Kabag), camat, dan Kepala Suku Dinas (Kasudin) memperoleh Rp 7,5 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadis), Kepala Biro (Kabiro), dan Wali Kota mendapatkan sekitar Rp 12 juta per bulan.

Sementara, PNS yang tidak memiliki jabatan atau staf biasa akan menerima tunjangan transportasi yang disesuaikan dengan pangkat dan golongannya.