Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan unsur masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi, serta awak media. RDPU tersebut berkaitan dengan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dedi Supriyadi mengatakan, pandangan-pandangan yang diberikan akan menjadi pertimbangan untuk diakomodir dalam setiap usulan Raperda yang digagas bersama Eksekutif.

"Rapeda itu ada yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok," ujarnya, usai memimpin RDPU, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

Dedi menjelaskan, mengenai Raperda Kawasan Tanpa Rokok akan menjadi salah satu prioritas untuk dibahas dalam Propemperda tahun 2020.

"Raperda tersebut telah memiliki naskah akademik yang kuat untuk membatasi aktivitas merokok di ruang publik," terangnya.

Menurutnya, penyelesaian pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok ini akan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait zona atau kawasan yang diperbolehkan maupun terlarang

"Sejauh ini tanggapan yang diberikan para pemerhati masih sangat positif," tandasnya.

Untuk diketahui, dalam RDPU tersebut Bapemperda DPRD DKI memamparkan 52 usulan Raperda baik usulan Eksekutif maupun Legislatif.

Untuk Raperda wajib melipuit, Raperda APBD Tahun Anggaran 2020, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, serta APBD Tahun Anggaran 2021.

Kemudian, untuk Raperda prioritas seperti, Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi; Perubahan atas Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Parkir; Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030; Jalan Berbayar Elektronik; Disabilitas; dan Kawasan Tanpa Rokok.