Nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015 telah disepakati sebesar Rp 73 triliun. Angka tersebut menjadi acuan untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun optimis target pendapatan daerah bisa tercapai sehingga tidak terjadi lagi defisit anggaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, optimis defisit anggaran seperti tahun 2014 tidak akan terjadi. Sehingga nilai KUAPPAS yang disepakai sebesar Rp 73 triliun bisa tercapai. " Harus optimis bisa tercapai. Karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ditingkatkan ," kata Heru, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (8/1).

Dia menyebutkan untuk PAD 2015 ditargetkan mencapai RP 38 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari pencapaian PAD 2014 sebesar Rp 32 triliun. Pajak daerah yang digenjot pendapatannya di antaranya dari sektor pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak parkir.

Dia mengatakan besarnya nilai KUAPPAS yang disepakati juga didukung dari nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2014 yang mencapai RP 8 triliun. "Ini kan juga karena ada tambahan Silpa. Jadi kita harus optimis bisa tercapai pendapatannya," ujarnya.

Sedangkan soal Penyertaan Modal pemerintah (PMP) kepada BUMD DKI, menurutnya hanya dua yang diterima. Yakni untuk BUMD Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Karena keduanya dianggap berkaitan dengan transportasi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. "Iya yang disepakati hanya untuk BUMD Transjakarta sebesar RP 1 triliun dan PT MRT Jakarta sebesar RP 4 triliun," jelasnya.

Untuk BUMD Transjakarta akan dilihat lagi penggunaan PMP hingga pertengahan tahun. Jika bisa digunakan secara maksimal, maka akan ditambah lagi pada APBD Perubahan mendatang. "Kan itu untuk beli bus, kalau memang bisa beli akan kita tambah di APBD Perubahan," tandasnya.