Agar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi sekolah dan siswa dapat dipertanggungjawabkan, maka sekolah-sekolah yang masih dalam tahap pembelajaran memerlukan pendampingan manajemen pengelolaan keuangan.

Pendampingan tidak hanya dari pihak Dinas Pendidikan atau Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan juga dapat dipergunakan.

"Saat ini sekolah-sekolah yang telah mendeklarasikan diri bebas dari pungutan banyak yang mengajukan surat permohonan pendampingan dalam manajemen tata keuangan dari beberapa perusahaan besar," ujar Didi Sugandi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, usai deklarasi 65 SMPN zona bebas pungutan, Jumat (19/12).

Didi mencontohkan, dalam tata kelola keuangan yang baik dalam sekolah perlu adanya 3 bendahara. Yaitu bendahara pemasukan, pengeluaran, dan satu bendahara yang membuat pertanggungjawaban. "Saat ini yang paling kurang masalah tata kelola keuangan yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD). Karena belum ada bagian tata usahanya, keuangan dikelola oleh guru atau tenaga honorer," katanya.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Istaryatiningtyas, mengatakan sudah saatnya sekolah-sekolah yang ada di Jakarta untuk berubah. Karena seluruh dana yang diberikan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Seluruh sekolah itu akan diaudit baik dari internal maupun oleh BPK, BPKP, ataupun KPK. Manajemen tata kelola keuangan harus diperbaiki agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucapnya.

Namun menurut Istaryatiningtyas, pengelolaan keuangan untuk tingkat SMPN sudah dapat dibanggakan. "Karena dalam kompetisi tata kelola manajemen pengelolaan BOS 2014 yang diadakan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Nov ember lalu, SMPN 19 Jakarta menjadi juara 1 tingkat nasional. Mereka dinyatakan clear, clean, dan on the track," ungkapnya.