Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat dinilai tidak akan tumpang tindih dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menjadi program andalan Pemprov DKI. Jika KJS diberikan kepada warga Jakarta yang kurang mampu, maka KIS sasarannya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bertebaran di ibu kota.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, peserta KJS dengan KIS tidak akan tumpang tindih. Karena dalam pendataannya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). "Itukan semuanya sudah link dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kalau dobel pasti kepental karena nomornya sudah berurutan. Kecuali kalau namanya dobel," kata Dien, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Dien menambahkan sasaran kedua program ini juga berbeda, namun keduanya saling mendukung. Pemberian jaminan kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya terbatas pada warga yang memiliki KTP DKI saja. Sementara sasaran KIS adalah warga yang tinggal di Jakarta, tapi masih ber-KTP daerah asal atau para PMKS.

"KIS itu sasarannya ke PMKS. Jadi, warga PMKS yang tidak punya KTP DKI kan banyak. Kalau itu di-handle DKI pasti warga tanya kok itu orang tidak punya KTP DKI diurusin? Itu yang dibayarin oleh KIS," ucapnya.

Selain PMKS yang masih berada di jalanan, KIS juga menjangkau warga yang berada di panti-panti sosial. Khususnya panti sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. "Panti sosial yang punya Kementerian Sosial, itu kan bukan punya DKI. Saya tidak handle, takut salah. Dan sekarang itu di-handle KIS," ucapnya.

Kendati demikian, semua tahapan layanan KIS tetap sama dengan KJS. Pasien terlebih dahulu mendapatkan rujukan dari puskesmas sebelum ke rumah sakit. Hal itu untuk menyaring pasien, agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. "Pelayanannya sama. Kalau sakit dia ke puskesmas, kalau darurat baru ke rumah sakit," tegasnya.

Di Jakarta sendiri ada 3,9 juta warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan kesehatan. Sebanyak 2,7 juta orang sudah ditanggung oleh KJS. Sementara sisanya sebanyak 1,2 juta warga ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Sekarang sudah ada 2,7 juta orang yang pakai KJS. Sudah tinggi. Itu belum lagi yang beli asuransi sendiri. Kalau semua total DKI ter-back up asuransi BPJS sudah 70 persen," tandasnya.