Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan pemerintah pusat lebih banyak manfaatnya.

"Silahkan bagi saja. KIP dan KIS faedahnya lebih banyak daripada yang lama. Ada tambahan apa gitu," ujar  Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Rabu (5/11).

Dikatakan Ahok, sapaan akrabnya, Pemprov DKI akan mendorong KIP dan KIS agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

"Kita akan dorong. Semua cuma soal kartu, tidak masalah. Yang terpenting buat masyarakat manfaatnya lebih banyak. Misalnya yang dapat KIS dan memiliki BPJS kesehatan, tinggal kita cabut BPJS-nya saja," katanya.

Ia mengungkapkan, pengawasan dalam penggunaan KIP dan KIS juga lebih mudah karena kedua kartu tersebut telah menerapkan sistem chip. Data-data yang dimiliki DKI pun sangat baik terkait dengan penerima kartu-kartu tersebut.

"Sekarang saja di Jakarta sudah hampir 7 juta orang yang ikut BPJS kesehatan. Target, tahun depan semua orang Jakarta harus punya jaminan asuransi. Enggak mesti BPJS, bisa swasta juga dan ada top up bisa naikin," katanya. 

Ditambahkan Ahok, bagi PNS dan orang kaya pun menjadi mudah. Tinggal top up saja kartu itu bila dananya dinilai tidak mencukupi.

"Orang kaya atau PNS mau naikin jadi kelas VIP, bisa dia top up. Tapi, PNS pemda masih terganjal Permendagri. Kita tidak diperbolehkan membayar top up sesuai UU. Kita mau kirim surat ke Kemendagri. Saya juga sudah minta Dinkes DKI mengatur agar diperbolehkan. Kan kasihan dong masa pensiunan kita masuk kelas 3, kita mau dia boleh top up ke atas," tandasnya.