Untuk mendukung program normalisasi sungai dan kali di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemberian ganti rugi kepada pemilik bangunan yang berdiri di atas lahan negara yang terkena proyek normalisasi.

Pasalnya, selama ini proses normalisasi sungai kerap menemui kendala, khususnya terkait pembebasan lahan. 

"Pergub ini mengatur soal pemberian ganti rugi kepada pemilik bangunan di atas lahan negara yang terkena proyek normalisasi kali atau sungai segera diterbitkan," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (30/10).

Dikatakan Ahok, sapaan akrab Basuki, pergub soal pemberian ganti rugi dikeluarkan agar proses penanganan banjir dengan menormalisasi sejumlah kali atau sungai di ibu kota dapat berjalan cepat.

"Persoalan yang kami temukan di lapangan, banyak pemilik bangunan di bantaran kali ternyata mengantongi sertifikat. Ini kesalahan, tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Kan tidak mungkin, kami menunggu proses peradilan untuk menormalisasi kali karena warga menolak direlokasi," katanya.

Namun, Basuki mengaku belum mengetahui berapa besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik bangunan di atas lahan milik negara yang terkena proyek normalisasi kali.

"Angka besaran ganti rugi, saya tidak tahu persis. Tapi yang pasti, kami hanya memberikan ganti rugi kepada warga yang sudah berpuluh tahun bermukim di bantaran kali serta mengantongi surat kepemilikan tanah," ungkapnya.

Sedangkan, bagi pemilik bangunan liar di bantaran kali yang masih baru tidak akan diberikan ganti rugi.

"Enggak lucu kan kalau warga baru diberi kero himan dan dia jual lagi ke pihak lain. Jadi, kami lihat-lihatlah," tandasnya.