DPRD Beri Masukan Raperda Susunan Perangkat Daerah

Senin, 21 November 2016 Reporter: Folmer Editor: Erikyanri Maulana 7347

DPRD DKI Beri Masukan Usulan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Foto: Reza Hapiz)

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan  masukan terkait perampingan struktur kaya fungsi di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perihal pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Alhasil, restrukturisasi organisasi perangkat daerah dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat

Dewan berharap, penataan organisasi di lingkungan Pemprov DKI hendaknya mengacu pada karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat. Adapun perampingan struktur perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan direaliasikan pada 1 Januari 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016.

Achmad Nawawi, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat - PAN mengatakan, perlu dihitung dan dipertimbangkan jumlah kebutuhan dengan urusan dan beban kerja agar distribusi beban kerja terbagi secara proporsional dan profesional dalam raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

"Restrukturisasi organisasi perangkat daerah dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat," ujar Achmad saat membacakan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11).

Sementara pandangan Fraksi PDIP DPRD DKI yang dibacakan oleh Indrawati Dewi menjelaskan, struktur organisasi perangkat daerah baru yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta di dalam raperda mengalami pengurangan sebanyak 12 SKPD. "Untuk itu raperda ini harus diselaraskan dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007. Rotasi dan pengangkatan pejabat daerah sebaiknya yang berprestrasi terbaik dan berkeadilan," tuturnya.

Usai rapat paripurna, Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengungkapkan, ada tiga poin di dalam raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah yakni pemisahan, penggabungan dan perubahan.

Pemisahan struktur yakni aset dan keuangan. Penggabungan sejumlah SKPD sesuai  urusan pemerintahan yang ditangani. "Adapula yang di UPT kan, seperti rumah sakit dahulu struktural eselon II tapi sekarang menjadi fungsional, tapi jabatan tetap Direktur. SKPD menjadi ramping dari 53 menjadi 41 unit," ungkapnya.

Ia menambahkan, pegawai yang akan ditempatkan nantinya sesuai kapasitas keahlian yang dimiliki. "Proses penempatan pegawai berdasarkan prinsip-prinsip karier dari seorang pegawai," tandasnya.




BERITA TERKAIT
Sumarsono : Perubahan Perangkat Daerah di DKI Jakarta Mulai 1 Januari 2017

Perubahan Perangkat Daerah DKI Dimulai 1 Januari 2017

Rabu, 16 November 2016 9370

Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Diparipurnakan

Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Diparipurnakan

Rabu, 16 November 2016 8697

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33687

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15120

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7734

Hendra Hidayat Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Senin, 16 November 2026 3757

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5874

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks