Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono pagi ini meninjau dua pembangunan rumah susun (Rusun) yang dihentikan.

Ia memastikan akan mencarikan solusi untuk kelanjutan proyek tersebut agar tidak ada lagi pembangunan yang mangkrak di Ibukota.

"Secara prinsip pemerintah tidak ingin membangun suatu yang mangkrak dan tidak ada manfaat. Jadi kalau pun ditunda harus ada solusi yang tidak merugikan baik kontraktor maupun Pemda DKI," katanya di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (5/11).

Pria yang akrab disapa Soni ini mengungkapkan, saat ini ada 11 ribu warga Ibukota yang tengah menunggu ditempatkan di rusun. Mereka merupakan warga yang akan direlokasi dari bantaran kali atau sungai dan tempat kumuh.

"Ada 11 ribu orang menunggu. Tapi disisi lain kami juga harus jamin keselamatan mereka. Itu artinya konstruksi harus dijamin betul sesuai speck yang baik," ucapnya.

Ia mengaku tak ingin memaksakan membangun rusun dengan kualitas buruk. Sebaliknya rusun-rusun yang dibangun harus nyaman dan aman bagi warga Jakarta.

"Jangan pula setelah selesai dibangun malah banyak komplain karena tidak memenuhi syarat. Sehingga pengerjaan di beberapa lokasi disetop," ujarnya.

Menurut Soni, saat ini pihaknya telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk mengaudit pembangunan lima rusun yang dihentikan sementara. Audit itu nantinya sebagai bahan second opinion apakah pembangunannya bisa dilanjutkan atau tidak.

"Dari Kementerian PU-PR hanya second opinion karena Inspektorat juga sudah turun. Hanya soal konstruksi dari sisi teknis. Itu akan jadi rekomendasi," tandasnya.