Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Bidang Pemerintahan, Bambang Sugiyono melarang lurah dan camat menugaskan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk melakukan pekerjaan berat yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Di Pergubnya jelas. Mereka (PPSU, red) untuk penanganan ringan. Jadi kalau bongkar bangunan, tertibkan spanduk, atur lalu lintas itu tidak boleh," katanya, Kamis (15/9).

Bambang mencontohkan, pekerjaan yang seharusnya dilakukan petugas PPSU di antaranya membersihkan saluran kecil di perumahan dan sampah di lingkungan permukiman warga yang sulit ditangani SKPD terkait. Petugas PPSU dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih besar apabila ada permintaan karena kebutuhan.

"Jadi bukan berarti ada petugas PPSU seluruh pekerjaan wilayah dilimpahkan ke mereka. Bekerja harus sesuai tupoksi," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif menanggap fungsi petugas PPSU di setiap kelurahan tumpang tindih dengan unit kerja lainnya.

"Kita lihat PPSU nyapu jalan, turunin spanduk, toping pohon, nertibin bangunan, ngatur lalin, dan lainnya, ini namanya pekerjaan dilakukan tumpang tindih," katanya, Jumat (9/9).

Menurut Syarif, petugas PPSU seharusnya melakukan penanganan di permukiman warga yang sifatnya sulit dijangkau instansi terkait. Keberadaan PPSU sekarang menurutnya seperti pekerjaan keroyokan.

"Itu pernah saya lihat sendiri petugas PPSU nertibin spanduk di flyover. Seharusnya tupoksi Satpol PP," ungkapnya.