Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini mengikuti kebijakan dari Polda Metro Jaya yang kembali menerapkan 3 in 1 di jalan-jalan protokol. Namun akan tetap mengkaji program lain pengganti 3 in 1 dengan analisis dari ahli transportasi.

"Tapi kalau Polda ngga dukung (penghapusan) saya nggak berani karena yang bisa nilang motor dan mobil itu hanya polisi. Makanya harus diserahkan ke polisi. Kalau polisi ngotot nggak berani, ya kami nggak berani lawan. Kami gimana mau lawan kalau polisi nggak mau bantu?," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubenur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Basuki pun tetap berencana akan menghapus program 3 in 1. Untuk itu, Pemprov DKI segera kembali menganalisa hasil dari ujicoba penghapusan 3 in 1 dua minggu lalu bersama ahli transportasi.

"3 in 1 kita bisa berdebat, panggil tenaga ahli pertimbangkan juga. Mereka juga mengakui kosong (jalur arteri), yang di protokol naik 20 persen lebih, tapi kalau ditungguin, semua lancar," ujarnya.

Saat uji coba penghapusan yang dilakukan selama dua pekan lalu ini, semua pengendara memanfaatkan jalan protokol. Sehinggi kemacetan pun bertambah. Padahal jalan arteri masih bisa digunakan dan lebih lengang. Basuki menilai, saat diberlakukannya 3 in 1, banyak pengendara yang memanfaatkan joki.

"Sekarang logika saja, kalau semua bayar orang pakai joki, belasan tahun 3 in 1 juga macet. Dan bukan cuma itu jalan penghubung sekitarnya lebih macet. Orang pada ngantre mobil nunggu jam. Sekarang tanpa 3 in 1 orang ngga nunggu jam, bebas," tandasnya.