Dishub Nilai Sistem Setoran Angkutan Bikin Macet

Selasa, 10 Juni 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 3944

Angkot Metromini Patas

(Foto: doc)

Rencana penghapusan sistem setoran angkutan umum terus digodok Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Penghapusan sistem ini dinilai bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan. Sebab, dengan sistem setoran selama ini, awak angkutan umum kerap ngetem dan menarik penumpang di sembarang tempat hingga menimbulkan persoalan kemacetan.

Rencana ini sudah disampaikan kepada Organda. Nanti coba dulu satu trayek yang ramai, tapi wilayahnya belum tahu di mana

Kepala Dishub DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengaku, telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) terkait wacana ini. "Rencana ini sudah disampaikan kepada Organda. Nanti coba dulu satu trayek yang ramai, tapi wilayahnya belum tahu di mana," kata Akbar, Selasa (10/6).

Menurut dia, selama setoran masih diberlakukan, maka arus lalulintas Jakarta masih macet. Sebab, sistem setoran itu menyebabkan angkot ngetem di pinggir jalan ibu kota. Untuk merealisasikan penghilangan sistem setoran itu memerlukan waktu lama. Pihaknya perlu membuat detail kebijakan itu bersama dengan operator bus. Kemudian juga pengkajian dari segi aspek hukumnya.

Namun, Akbar menargetkan, dapat menyelesaikan detail kajian itu di akhir tahun ini. Dalam pengkajian ini, Dishub DKI melaksanakannya bersama PT Transjakarta. "Kita akan lakukan kajian agar cepat selesai dan bisa diterapkan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan mengatakan, pengusaha transportasi dan Organda menyetujui perubahan sistem pelayanan dan operasional angkutan umum, sepanjang demi kepentingan penumpang. Akan tetapi, hal itu perlu diperhatikan secara detail. Seperti standar pelayanan minimal (SPM), pendekatan kepada pengusaha swasta yang sudah lama menjadi operator, dan lainnya.

"Pengusaha itu terbiasa dengan cara lama. Kalau ada perubahan, pasti mereka membutuhkan cara agar bisa terbiasa. Program itu harus dibicarakan secara matang terlebih dahulu," jelas Safruhan.

Ia mengaku hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum berkoordinasi dengan rencana ini. Pihaknya justru mengetahui rencana ini dari media yang memberitakan mengenai rencana kebijakan tersebut. "Sampai sekarang, kami (Organda) belum diajak bicara," ucapnya.

BERITA TERKAIT
Angkot Metromini Patas

Kajian Sistem Pembayaran Angkutan Umum Libatkan Akademisi

Minggu, 08 Juni 2014 4884

angkot_ngetem_macet_dokbj.jpg

DKI Akan Hilangkan Sistem Setoran Angkot

Senin, 21 April 2014 3476

angkot_palmerah_dok.JPG

DKI Godok Revitalisasi Angkot di Ibu Kota

Selasa, 01 April 2014 3042

Jalan depan Stasiun Tanah Abang Jadi Pangkalan Supir Angkot dan Ojek

Bikin Macet, Angkot di Stasiun Tanah Abang Harus Ditertibkan

Sabtu, 07 Juni 2014 5833

kopaja lewat permukiman rio

Warga Keluhkan Kopaja Melewati Pemukiman

Kamis, 22 Mei 2014 6622

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 767

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1641

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 907

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 631

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 905

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks