Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, dirinya sangat berhati-hati untuk memutuskan kelanjutan proses pembangunan moda transportasi massal monorel di ibu kota. Pria asal Solo ini mengaku, tidak ingin apabila sudah ditandatangi perjanjian kerjasama (PKS)-nya, justru muncul masalah di kemudian hari.

Di sisi lain, mantan walikota Surakarta inipun tidak mempermasalahkan apabila dirinya nanti sudah nonaktif sebagai gubernur, tetapi PKS monorel belum juga ditandatangani. Sebab, monorel juga sudah mangkrak sejak lama dan saat ini adalah upaya untuk menghidupkannya kembali.

"Tidak apa-apa. Memang dari dulu sudah mangkrak, mau kita hidupkan supaya hidup. Tapi sampai sekarang belum karena kehati-hatian. Kita harus betul-betul menghitung jangan sampai nanti kalau sudah ya PKS-nya mangkrak. Tidak boleh, kalau sudah teken, harus jalan," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat (23/5).

Dikatakan Jokowi, hingga kini Pemprov DKI  belum menandatangani pembahasan PKS dengan PT Jakarta Monorail. Hal tersebut di sebabkan Pemprov DKI lebih berhati-hati, agar pembangunan monorel bisa berjalan sesuai dengan target.

Jokowi menyebutkan, PT Jakarta Monorail (JM) belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemprov DKI. Sangat banyak pertanyaan yang diajukan, seperti tentang depo maupun rugi-laba. Semua itu harus dijawab.

"Kemarinkan sudah dipilih deponya di Tomang, tapi itu ruang terbuka, jadi ga boleh, sehingga dipindahkan lagi, pindah kemana belum ketemu," ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan,  PT JM bisa memberikan masukan atau menentukan lokasi mana yang akan dibangun depo nantinya, tetapi semua keputusan tersebut Pemprov DKI yang menentukan. "Mereka bisa menyampaikan alternatif, tapi kan kita cek dulu dan belum tentu diterima. Keputusan terakhir tetap di Pemprov DKI," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI kembali memberi kelonggaran kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat PKS. Sebelumnya, syarat-syarat tersebut harus sudah dipenuhi pada akhir Februari. Namun, pada 28 Februari, Pemprov akhirnya memberi kelonggaran sampai akhir Maret.

Saat ini, Pemprov tak lagi memberikan batas waktu kepada PT JM untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat PKS yang diminta oleh Pemprov DKI kepada PT JM mencakup aspek keuangan, kajian teknis, aspek legal, dan pelunasan pembayaran tiang oleh PT JM kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya.