Meski pembangunan monorel masih terganjal perjanjian kerjasama (PKS) yang belum disepakati antara Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail (JM), namun Pemprov DKI tetap menargetkan proyek tersebut bisa rampung dalam waktu 3,5 tahun. Saat ini beberapa klausul masih belum disepakati di antaranya yakni Pemprov DKI tidak lagi bertanggung jawab jika proyek tersebut kembali mangkrak.

"Ini masih proses. Karena yang namanya PKS harus pasal demi pasal. Saya sampaikan hati-hati masalah kerjasama, syaratnya harus komplit. Karena yang di sini mau, tapi di sana tidak. Untuk ketemu di tengah-tengah itu tidak gampang. Tapi kan goodwill-nya sudah ditandatangani," ujar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/2).

Sayangnya, Jokowi tidak memberikan tenggat waktu sampai kapan PKS tersebut rampung. Ia hanya menegaskan waktu yang diberikan secepat-cepatnya. "Ini baru dibicarakan. Cepat-cepat, kalau keliru gimana? Ini masalah hukum. Tadi saya tanya ada masalah besar tidak? Saya urusan masalah yang besar-besar saja, seperti kepastian tidak mangkrak, penggunaan jalur hijau," katanya.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan, target penyelesaian proyek yang dibangun pihak swasta ini tidak berubah yakni 3,5 tahun dari dilakukannya groundbreaking pada akhir 2013 lalu. Sebab, semua pekerjaan tetap berjalan seiring dengan pembuatan PKS. "Target pekerjaan tetap," tegasnya.

Sementara itu, Jokowi enggan mencampuri urusan PT JM dalam hal penggunaan anggaran seperti mewahnya dalam acara groundbreaking dan peluncuran logo. Sebab, semua pembiayaan menggunakan uang swasta bukan APBD atau APBN.  Selain itu, Jokowi juga menyerahkan urusan pembayaran tiang PT JM ke PT Adhi Karya. Karena hal itu merupakan urusan bisnis antara keduanya. Pihaknya hanya ingin memastikan proyek tersebut tidak kembali mangkrak. Sehingga banyak syarat-syarat yang diberikan kepada PT JM.