Selama ini sistem pengangkutan sampah di ibu kota dinilai tidak efektif. Bagaimana tidak, diberbagai sudut jalan dan pemukiman warga masih kerap ditemukan tumpukan sampah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah sistem pengangkutan sampah yang menerapkan sistem perhitungan per ton.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sebagian besar operator swasta pengangkutan sampah lepas tanggung jawab saat kewajiban sebanyak 100 ton per hari terpenuhi.

"Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota, Selasa (20/5).

Dikatakan Basuki, pengangkutan sampah di ibu kota di masa mendatang akan diterapkan dengan menggunakan sistem zona alias wilayah. Alhasil, setiap operator pengangkutan sampah bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayahnya serta menentukan berapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang dibutuhkan.

"Kita tidak pakai hitungan ton lagi tapi per wilayah. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta, agar transportasi pengangkutan sampah dari Jakarta menuju TPST Bantargebang tidak dilakukan pada siang hari, karena berdampak kepada kemacetan lalu lintas.

"Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari tapi operasional dilaksanakan malam hari. Jadi, pas orang pergi kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," tandasnya.