Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencurigai adanya mark up (penggelembungan dana) yang diseludupkan melalui petugas kebersihan DKI non PNS yang tercatat berjumlah 10.271 orang.

Dikatakan Basuki, dari sejumlah petugas kebersihan non PNS DKI tersebut, dana dimainkan untuk menghabiskan subsidi Pemprov DKI lantaran harus membayar honorarium para pegawai ilusi tersebut. Terlebih, angka tersebut bukanlah angka yang sebenarnya alias angka siluman.

Angka sebesar 10.271 yang tercatat itu, lanjut Basuki, merupakan angka siluman. Pasalnya, jika memang benar angka demikian tercapai, tidak akan ada lagi sampah yang masih tercecer di ibu kota.

"Kalau jumlahnya segitu, Jakarta sudah bersih tanpa adanya ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya curiga ini angka siluman," ucap Mantan Bupati Belitung Timur itu, dalam rapat terbuka mengenai masalah pengangkutan sampah dengan pihak swasta, di Balaikota, Kamis (8/5).

Kecurigaan Basuki terjadi, lantaran dalam laporan rapat yang ia terima terdapat beberapa coretan hasil ketikan komputer yang kemudian diganti dengan tulisan tangan. Ketidakpastian angka petugas tersebut juga diperkuat dengan ketiadaannya daftar nama beserta wilayah kerja penempatan petugas untuk masing-masing wilayah.

"Kan nggak ada dilaporannya, siapa-siapa saja yang bekerja dan untuk di wilayah mana saja. Untuk itu saya kasih kesempatan selama 2 minggu untuk menyusunnya. Kalo memang perlu ditambah jadi 20 ribu orang, ya katakan saja. Tidak perlu dilebihin," kata Basuki.

Dalam rapat tersebut, hanya satu pihak swasta yang dapat merinci jumlah petugas kebersihan untuk wilayah Jakarta Barat yakni sebanyak 864 orang.