Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik merupakan salah satu visi utama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Oleh karena itu, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak (WP).

"Gerai Pelayanan Terpadu yang digelar oleh Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Taman Sari merupakan salah satu wujud daripada pelayanan berorientasi kepada publik," kata Edi Sumantri, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI, Senin (26/10).

Edi mengatakan, DKI Jakarta tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang memadai. Alhasil, seluruh pembangunan yang dibiayai Pemprov DKI bersumber dari penerimaan pajak daerah.

" Warga Jakarta yang taat membayar pajak adalah pahlawan bagi Pemprov DKI . Uang pajak yang dikumpulkan dari WP dipergunakan untuk membiayai sekolah dan pelayanan kesehatan gratis," ujar Edi.

Edi mengungkapkan, Pemprov DKI saat ini memberikan kelonggaran waktu bagi warga untuk dapat membayarkan kewajiban PBB P2 hingga 31 Oktober tanpa dikenai sanksi denda.

"Tapi ingat lewat batas waktu akhir Oktober akan dikenakan sanksi denda dua persen setiap bulan terhitung dari tanggal 31 Agustus. Jadi, warga dapat memanfaatkan kesempatan dibukanya gerai ini untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB P2," ungkap Edi.

Menurut Edi, para WP yang memiliki tempat usaha di pusat perbelanjaan juga dapat mengajukan pengurangan pajak reklame indoor sesuai sesuai aturan Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2014.

"Sesuai aturan pergub, pajak reklame indoor mendapatkan pengurangan pokok pajak dikurangi sebanyak 50 persen serta tarif juga dikurangi 50 persen. Ini peluang yang sangat besar," tutur Edi.

Edi menambahkan, pihaknya saat ini terus memberikan berbagai fasilitas agar WP dapat mudah mendapatkan pelayanan khususnya pajak. "Berbagai fasilitas baik pengurangan pokok pajak maupun sanksi penghapusan denda hendaknya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para WP. Namun, setelah ini berakhir, Pemprov DKI akan melakukan penegakan hukum bagi warga yang masih menolak membayar kewajibannya," tambahnya.