Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tengah membahas Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Diharapkan pengesahan APBD 2016 bisa tepat waktu. Saat ini pembahasan sudah masuk di tiap-tiap komisi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengaku senang karena kalangan dewan sudah mulai membahas secara rinci KUA-PPAS. Mereka juga mulai kritis terhadap anggaran yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran senam pegawai yang mencapai puluhan juta rupiah tiap tahun.

"Itu gunanya kami lempar (detail anggaran) ke DPRD dan itu tugas DPRD yang menimbang, kan mereka wakil rakyat. Makanya KUA-PPAS kami perketat dan saya senang kali ini DPRD beneran membahas KUA-PPAS ," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut Basuki, sebelumnya banyak anggaran siluman yang lolos pembahasan. Basuki pun tak memungkiri jika masih ada anak buahnya yang bermain anggaran. Dengan adanya pembahasan seperti ini, maka anggaran siluman bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

Dia menambahkan tak melarang DPRD untuk memasukan pokok pikiran (pokir) dalam APBD DKI. Asalkan merupakan kesepakatan bersama dan diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Enak ini jadi ada auditor. Tugas DPRD itu kan pengawasan salah satunya. Mereka kan mewakili rakyat, tinggal yang diwakili itu rakyatnya yang menimbang (pantas tidaknya sebuah anggaran)," kata Basuki.

Misalnya, ada rencana anggaran pembiayaan guru senam hingga Rp 40 juta tiap tahun. Warga akan menilai apakah guru senam layak dibayar Rp 4-5 juta tiap kali datang. ‎Sama halnya dengan kebijakan Basuki mempekerjakan puluhan ribu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta pekerja harian lepas (PHL). DKI menganggarkan pembayaran honor PPSU dan PHL hingga Rp 1 triliun.