Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui telah mencoret pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD 2014. Bahkan, dalam APBD Perubahan 2014 tidak ada prioritas bidang pendidikan, terlebih untuk pembelian UPS.

Dikatakan Ahok, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Perubahan 2014, ditandatangani oleh dirinya dan Ferrial Sofyan, Ketua DPRD saat itu.

"Di situ disebutkan apa yang prioritas di DKI sampai harus membuat APBD Perubahan. Disebutkan satu soal lingkungan, transportasi. Tidak ada soal pendidikan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (31/7).

Ahok juga mempertanyakan mengapa pengadaan UPS tiba-tiba muncul. DPRD juga tidak mengakui memasukkan anggaran tersebut. "Dari mana UPS masuk? DPRD tidak mau mengakui kalau mereka yang masukin karena kan dulu belum ada e-budgeting," ucapnya.

Untuk membuktikannya, Ahok kemudian menggunakan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Kemudian diketahui adanya usulan pengadaan UPS dari DPRD. "Tahun 2015 di KUA PPAS tidak ada usulan U PS. Tapi versi DPRD ternyata ada. Kalau mereka klaim APBD asli berarti mereka melanggar kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.