DKI Subsidi Transportasi dan Tempat Tinggal Warga

Kamis, 10 September 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Lopi Kasim 3636

DKI Subsidi Transportasi dan Tempat Tinggal Warga

(Foto: Yopie Oscar)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, transportasi dan tempat tinggal merupakan dua biaya dengan pembiayaan termahal di ibukota. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi untuk dua item tersebut.

Di Jakarta yang paling mahal itu apa? Transportasi sama rumah

Subsidi yang diberikan untuk transportasi telah diberikan melalui pelayanan Transjakarta. Sementara, untuk tempat tinggal, tahun depan warga akan dibebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun hanya untuk bangunan dan lahan di bawah Rp 1 miliar. Serta warga yang menempati rumah susun sederhana milik (rusunami).

"Di Jakarta yang paling mahal itu apa? Transportasi sama rumah," ucap Basuki di Balai Kota, DKI Jakarta, Kamis (10/9).

Dikatakan Basuki, dari sisi kesehatan dan pendidikan, pemerintah telah memberi jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Namun, lanjut Basuki, untuk keringanan PBB, belum bisa diterapkan tahun ini. Pihaknya tengah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) sebagai payung hukum kebijakan tersebut. "Makanya nggak bisa tahun ini. Kita keluarkan Pergub berlaku tahun depan. Tapi yang nunggak mesti bayar hutang sampai akhir tahun," katanya.

Menurut Basuki, penghapusan PBB ini juga berkaitan dengan penghitungan upah minimum provinsi (UMP). Karena penghitungan UMP juga berdasarkan dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kita pikir, dulu survei kemiskinan di DKI menggunakan 2.500 kalori per hari jadi kalau diuangkan sekitar Rp 450 ribuan. Jadi, orang yang berpenghasilan di bawah Rp 450-460 ribu itu dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal survei, untuk menentukan UMP adalah survei KHL seorang lajang," katanya.

Pihaknya, tambah Basuki, mengimbau warga yang sudah memiliki rumah di Jakarta untuk tidak menjual rumahnya. Sebab, jika warga itu keluar dari Jakarta, maka biaya transportasinya akan lebih mahal.

"Lebih baik tetap tinggal di Jakarta, tapi kamu enggak usah bayar PBB ya. Atau anda tinggal di rumah susun, saya tanggung sudah enggak usah keluar uang naik bus lagi, anak kamu juga dapat KJP, puskesmas juga melayani," tandasnya.

BERITA TERKAIT
 Basuki Setop Kenaikan Tarif PBB Hingga 2018

Basuki Setop Kenaikan Tarif PBB Hingga 2018

Senin, 07 September 2015 5552

Penerimaan PBB di Jakbar Capai Rp 904 Miliar

Penerimaan PBB di Jakbar Capai Rp 904 Miliar

Rabu, 02 September 2015 5445

Rumah Dibawah Harga 1 Miliar Bebas Pajak Tahun Mendatang

Tahun Depan, Rumah di Bawah Rp 1 Miliar Bebas PBB-P2

Selasa, 08 September 2015 5813

BERITA POPULER
Gub pramono Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu rezap

Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu

Jumat, 30 Oktober 2026 7131

IMG 20261031 WA0044

Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global

Sabtu, 31 Oktober 2026 4819

Mobil patah as budi

Petugas Dishub Evakuasi Mobil Patah As Roda di Cengkareng

Senin, 02 November 2026 1996

PJLP dki dok

Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap

Jumat, 30 Oktober 2026 2497

Binamarga penertiban kabel udara sunter jakut jati

5,6 Kilometer Kabel Udara di Tanjung Priok Dipindah ke SJUT

Senin, 02 November 2026 1078

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks