Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menggelar Forum Jasa Konstruksi DKI Jakarta Tahun 2026 bertema ‘Merajut Kolaborasi dalam Ekosistem Jasa Konstruksi’ di Aula Annex, Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat, pada 13-15 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, serta pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi di Jakarta.

Forum ini melibatkan berbagai unsur masyarakat jasa konstruksi, meliputi 24 asosiasi badan usaha, 36 asosiasi profesi, 41 anggota tim profesi ahli, 80 penyedia jasa, 41 unsur rantai pasok, dan 38 pengelola gedung, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris mengatakan, tantangan pembangunan ke depan semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, perkembangan teknologi, dan tuntutan profesionalisme. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan penguatan tata kelola penyelenggaraan konstruksi perlu terus dilakukan.

Afan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, akademisi, dan asosiasi, dalam merumuskan kebijakan jasa konstruksi.

“Kami sangat berharap bahwa kebijakan-kebijakan yang nantinya kami susun ini tidak hanya bagus di atas kertas saja, tapi memang bisa walkable dan bekerja secara efektif,” ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, Afan menyoroti pentingnya kemudahan akses informasi dalam ekosistem jasa konstruksi. Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk bertukar informasi dan pengalaman sekaligus mendorong tersedianya informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan.

Afan menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendorong pembinaan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.

“Kami optimistis dengan semangat kolaborasi dapat mendukung pembangunan Jakarta dan menghadirkan infrastruktur yang semakin berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari menjelaskan, keterlibatan berbagai unsur dalam forum tersebut menunjukkan pentingnya peran masing-masing pihak dalam mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi.

Ia mengatakan, pemerintah berperan menyiapkan kebijakan dan pembinaan, asosiasi mengembangkan anggotanya, sedangkan dunia usaha menghadirkan inovasi dan peluang kerja. Sementara itu, tenaga profesional, tenaga kerja, dan akademisi turut berkontribusi melalui kompetensi dan pengetahuan.

Vera menjelaskan, rangkaian Forum Jasa Konstruksi DKI Jakarta Tahun 2026 mencakup diskusi bersama para ahli, pengenalan teknologi dan produk konstruksi, serta pertukaran pengetahuan mengenai perkembangan industri.

Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sosialisasi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, serta pameran konstruksi.

“Kita menyadari bahwa sektor konstruksi terus berubah mengikuti dinamika perubahan zaman. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan keterbukaan terhadap inovasi perlu menjadi bagian dari cara kita bekerja ke depan,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berbagi pengalaman, menyampaikan tantangan yang dihadapi, dan membangun jejaring kerja sama. Menurutnya, diskusi yang berlangsung diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi kolaborasi konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat jasa konstruksi di Jakarta.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan kompetensi, inovasi, dan daya saing sektor jasa konstruksi. Diharapkan, penguatan ekosistem jasa konstruksi dapat mendukung pembangunan Jakarta yang tertib, aman, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju dan layak huni,” tandasnya.