Komisi B Tekankan Realisasi Subsidi Pangan hingga Hasil Reses di APBD-P 2026

Rabu, 09 September 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 195

Ketua komisi B nova harivan paloh fakhri 1

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menekankan sejumlah program dalam Perubahan APBD (APBD-P) 2026 berjalan optimal. Hal itu mencakup subsidi pangan, public service obligation (PSO) transportasi, hingga tindak lanjut hasil reses anggota dewan.

Dikatakan Nova, penambahan anggaran subsidi pangan yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp370 miliar harus dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Menurutnya, pembiayaan tersebut telah dikoordinasikan dengan BUMD pangan.

"Detailnya juga harus diperhatikan,"

"Artinya terkait dengan September, Oktober, November, Desember, empat bulan. Tadi saya tanyakan juga bagaimana pembiayaannya. Ternyata sudah berkoordinasi dengan BUMD setempat untuk ditalangi dulu," ujar Nova, saat rapat kerja membahas APBD-P 2026, Rabu (9/9).

Selain subsidi pangan, Nova juga meminta pengelolaan anggaran PSO transportasi mendapat perhatian serius. Pasalnya, PSO merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik di Jakarta.

Meski demikian, realisasi anggaran PSO harus diawasi secara detail agar penggunaannya efektif dan tidak menimbulkan anggaran yang tidak terserap.

"PSO ini menjadi backbone transportasi. Tetapi jangan sampai kita hanya melihat secara umum, detailnya juga harus diperhatikan," katanya.

Di sisi lain, Nova juga menyoroti masih adanya hasil reses anggota DPRD yang belum terealisasi. Ia pun meminta setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dicatat dan didampingi termasuk target waktu penyelesaiannya.

Menurut Nova, hasil reses tidak boleh sekadar menjadi catatan tanpa kepastian tindak lanjut. Ia bahkan menemukan masih ada usulan dari periode atau tahun sebelumnya yang belum terealisasi.

"Jangan sampai hasil reses beberapa bulan lalu, bahkan dari periode atau tahun sebelumnya, sampai sekarang belum terealisasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Nova mendorong adanya sistem pencatatan dan pendampingan yang lebih terukur terhadap setiap usulan hasil reses. Dengan demikian, DPRD dan Pemprov DKI dapat memantau usulan yang sudah terealisasi, masih dalam proses, maupun yang belum ditindaklanjuti.

"Harus ketahuan mana yang reses kita, kapan harus terealisasinya. Jadi ada pendampingannya," tandas Nova.

BERITA TERKAIT
Distribusi Bapang Juli September di Kedoya Selatan Ditarget Rampung Besok

Kelurahan Kedoya Selatan Distribusikan 646 Paket Bantuan Pangan

Kamis, 10 September 2026 114

IMG 20260909 WA0133

Warga Cempaka Putih Barat Terima Bantuan Pangan

Rabu, 09 September 2026 183

Haornas fasilitas olahraga gratis otoy2

Warga Antusias Manfaatkan Lapangan Tenis Bulungan Gratis

Rabu, 09 September 2026 185

BERITA POPULER
Pjj ist

Pemprov DKI Perpanjang PJJ Sampai 8 September

Senin, 07 September 2026 7316

Cabai Pasar Induk Kramat Jati Otoy (5)

Ini Pemicu Kenaikan Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta

Selasa, 08 September 2026 2392

Layanan transjakarta otoy 1

Pramono Imbau Warga Proaktif Urus Kartu Layanan Transportasi Gratis

Selasa, 08 September 2026 1604

TJ Kelola Angkutan Laut jati

Angkutan Laut Transjakarta Perkuat Konektivitas Kepulauan Seribu

Jumat, 04 September 2026 2825

Enam Mobil Tangki Dikerahkan Semprot Sejumlah Trotoar di Jaktim

Enam Mobil Tangki Air Bersihkan Abu Vulkanik di Sejumlah Ruas Jalan di Jaktim

Minggu, 06 September 2026 2115

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks