Komisi A DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Bencana guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di ibu kota. Pembentukan Satgas tersebut menyusul prediksi musim kemarau panjang yang dapat berlangsung hingga awal 2027 mendatang.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nuchbatillah mengatakan, Satgas Mitigasi Bencana akan bertugas memantau sekaligus mengevaluasi kondisi kebencanaan secara berkala. Menurutnya, mitigasi perlu dilakukan sejak dini agar berbagai potensi bencana dapat diantisipasi.

"Kita harus bikin Satgas bersama untuk monitoring evaluasi keadaan bencana di Jakarta. Apalagi ini kemarau akan panjang, diprediksi sampai Januari, bahkan Februari," ujar Nuchbatillah, usai rapat kerja Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Rabu (9/9).

Nuchbatillah menekankan, musim kemarau panjang berpotensi diikuti musim hujan sehingga kesiapsiagaan harus berkelanjutan. Penanganan bencana, kata dia, juga tidak dapat dilakukan oleh satu instansi melainkan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah.

Ia menerangkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat memperkuat koordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selain di tingkat pemerintah, pemantauan juga perlu melibatkan masyarakat. Menurut Nuchbatillah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RT, dan RW dapat berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi awal mengenai potensi bencana di lingkungan masing-masing.

"Bencana itu bukan alam saja, tapi kebakaran juga bencana. Di masyarakat ada FKDM, ada RT, RW, itu bisa diminimalisir dan bisa terinformasi dari awal," katanya.

Ia juga mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta terlibat dalam sistem mitigasi bencana. Peran Diskominfotik dinilai penting untuk memperkuat penyebaran informasi dan peringatan dini kepada masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Adanya Diskominfotik untuk menginformasikan, memitigasi hal-hal, mana daerah yang rawan sekali bencana. Bahkan kebakaran pun begitu," tuturnya.

Nuchbatillah berharap, koordinasi lintas instansi dan masyarakat tersebut dapat membuat sistem mitigasi bencana di Jakarta berjalan lebih terintegrasi. Dengan begitu, potensi bencana dapat terdeteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.