DPRD DKI Tegaskan Penundaan Anggaran BPJS Tak Kurangi Layanan Warga

Jumat, 04 September 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 941

Puskesmas tanahabang jati 2

(Foto: Nugroho Sejati)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menegaskan, penundaan sebagian anggaran BPJS tidak akan mengurangi pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses penganggaran dan tidak berarti pengurangan hak peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

"Sebetulnya bukan pengurangan, tetapi penundaan. Penundaan anggaran itu tidak mengurangi pelayanan BPJS," ujar Suhud ,usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (4/9).

"Jadi tidak ada pergeseran,"

Suhud menjelaskan, rapat Banggar bersama TAPD hanya mempertegas hasil pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada perubahan maupun pergeseran kegiatan dan angka anggaran dalam rapat tersebut.

"Jadi tidak ada pergeseran kegiatan maupun jumlah angka dalam rapat hari ini," katanya.

Meski demikian, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan penyesuaian anggaran BPJS tidak berdampak terhadap pelayanan maupun kepesertaan warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.

Suhud juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan cleansing data penerima BPJS dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak sampai mencoret warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.

Sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria diharapkan dapat disaring melalui mekanisme verifikasi yang akurat. Menurut Suhud, ketepatan cleansing data penting untuk mencegah keresahan apabila ada warga yang tiba-tiba kehilangan kepesertaan BPJS.

"Jangan sampai proses cleansing data itu mengenai warga yang memang membutuhkan. Kita berharap warga yang tidak berhak mendapatkan BPJS bisa disortir," tegasnya.

Suhud menambahkan, pihak eksekutif telah memastikan penyesuaian anggaran dan proses verifikasi data tidak akan menghilangkan hak warga yang memang membutuhkan jaminan kesehatan.

"Dan tadi sudah disampaikan oleh eksekutif bahwa mereka memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan, kita berharap seperti itu," tandasnya.

BERITA TERKAIT
IMG 20260828 WA0067

Perluas Layanan Kesehatan, Pramono Resmikan RS Tria Dipa

Jumat, 28 Agustus 2026 998

IMG 20260821 WA0071

Tok! Banggar dan TAPD Sepakati APBD-P 2026 Rp79,59 Triliun

Jumat, 21 Agustus 2026 888

Komisi A Sampaikan Rekomendasi Strategis dalam Rapat Banggar

Komisi A Sampaikan Rekomendasi Strategis dalam Rapat Banggar

Senin, 28 Juli 2025 1640

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 19373

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 7825

Hbkb plumpang semper anita

Ribuan Warga Padati HBKB di Plumpang Semper

Minggu, 08 November 2026 10293

Penanganan Longsor PHB Poltangan otoy

Pengawasan Bantaran Sungai Ditingkatkan Cegah Longsor Susulan

Rabu, 11 November 2026 4378

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 2354

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks