DPRD DKI Tegaskan Penundaan Anggaran BPJS Tak Kurangi Layanan Warga

Jumat, 04 September 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 195

Puskesmas tanahabang jati 2

(Foto: Nugroho Sejati)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menegaskan, penundaan sebagian anggaran BPJS tidak akan mengurangi pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses penganggaran dan tidak berarti pengurangan hak peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

"Sebetulnya bukan pengurangan, tetapi penundaan. Penundaan anggaran itu tidak mengurangi pelayanan BPJS," ujar Suhud ,usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (4/9).

"Jadi tidak ada pergeseran,"

Suhud menjelaskan, rapat Banggar bersama TAPD hanya mempertegas hasil pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada perubahan maupun pergeseran kegiatan dan angka anggaran dalam rapat tersebut.

"Jadi tidak ada pergeseran kegiatan maupun jumlah angka dalam rapat hari ini," katanya.

Meski demikian, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan penyesuaian anggaran BPJS tidak berdampak terhadap pelayanan maupun kepesertaan warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.

Suhud juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan cleansing data penerima BPJS dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak sampai mencoret warga yang masih membutuhkan jaminan kesehatan.

Sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria diharapkan dapat disaring melalui mekanisme verifikasi yang akurat. Menurut Suhud, ketepatan cleansing data penting untuk mencegah keresahan apabila ada warga yang tiba-tiba kehilangan kepesertaan BPJS.

"Jangan sampai proses cleansing data itu mengenai warga yang memang membutuhkan. Kita berharap warga yang tidak berhak mendapatkan BPJS bisa disortir," tegasnya.

Suhud menambahkan, pihak eksekutif telah memastikan penyesuaian anggaran dan proses verifikasi data tidak akan menghilangkan hak warga yang memang membutuhkan jaminan kesehatan.

"Dan tadi sudah disampaikan oleh eksekutif bahwa mereka memastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan, kita berharap seperti itu," tandasnya.

BERITA TERKAIT
IMG 20260828 WA0067

Perluas Layanan Kesehatan, Pramono Resmikan RS Tria Dipa

Jumat, 28 Agustus 2026 539

IMG 20260821 WA0071

Tok! Banggar dan TAPD Sepakati APBD-P 2026 Rp79,59 Triliun

Jumat, 21 Agustus 2026 583

Komisi A Sampaikan Rekomendasi Strategis dalam Rapat Banggar

Komisi A Sampaikan Rekomendasi Strategis dalam Rapat Banggar

Senin, 28 Juli 2025 1489

BERITA POPULER
CKG Terintegrasi Tracing TB jaksel otoy

Warga Kebayoran Lama Selatan Diberi Layanan CKG

Selasa, 01 September 2026 1281

2.200 Lansia Ikuti Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Jaktim

Lansia di Jaktim Dimotivasi Terapkan Pola Hidup Sehat dan Produktif

Kamis, 03 September 2026 764

IMG 20260903 WA0080

Gagasan Mahasiswa Penting untuk Bangun Kebijakan Udara Bersih

Kamis, 03 September 2026 596

Kapal cepat dishub ist2 1

Komisi B Ingin Transportasi Kepulauan Seribu Lebih Nyaman dan Terjangkau

Minggu, 30 Agustus 2026 1138

Satpol jaktim jaga kramat jati nur

Penataan Pedagang Kramat Jati Tekankan Ketertiban dan Keberlanjutan Ekonomi

Rabu, 02 September 2026 647

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks