Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas laporan hasil pembahasan komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menyampaikan, sejumlah rekomendasi strategis guna mendorong tata kelola anggaran daerah yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Komisi A menekankan pentingnya seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan APBD dilakukan tepat waktu sesuai peraturan, agar DPRD memiliki ruang yang cukup untuk mencermati dan mendalami setiap usulan anggaran," ujarnya, Senin (28/7).

Ketepatan waktu, lanjut Inggard, menjadi kunci untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan program, menghindari sanksi administratif, serta menjamin kualitas belanja daerah yang efektif dan akuntabel.

Komisi A juga meminta agar setiap pergeseran anggaran disampaikan secara resmi kepada DPRD, lengkap dengan dasar hukum dan alasan perubahan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

Lebih lanjut, Komisi A mendorong percepatan penyediaan air bersih dan perbaikan sistem drainase di wilayah padat penduduk. Upaya ini dianggap sebagai bagian penting dari strategi pengurangan stunting dan penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Pemenuhan air bersih harus menjadi prioritas. Kami minta wali kota dan bupati intensif berkoordinasi dengan Perumda PAM Jaya," ucap Inggard.

Komisi A juga menilai perlu adanya optimalisasi terhadap program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), karena belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting. Intervensi dinilai perlu diperluas dengan melibatkan edukasi keluarga, pendampingan ibu hamil, serta perbaikan sanitasi lingkungan.

Komisi A mencatat bahwa peningkatan dana operasional baru hanya menyasar RT/RW dan Dasawisma. Sementara lembaga lain seperti LMK, Posyandu, Jumantik, dan PKK belum menerima perhatian serupa.

"Hal ini perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan ketimpangan persepsi di masyarakat," kata Inggard.

Dalam upaya mendorong perekonomian, Komisi A mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kepulauan Seribu, termasuk revitalisasi GOR Pulau Tidung dan pembangunan gerai oleh-oleh skala besar.

"Dukungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui dorongan pelatihan terpadu lintas SKPD, yang mencakup pengemasan produk, pemasaran digital, hingga manajemen usaha," jelasnya.

Komisi A mendorong Pemprov menggelar job fair bulanan di tingkat kecamatan dan kampus secara klaster. Kegiatan ini harus dilengkapi sistem pendaftaran daring, kuota peserta yang jelas, serta dukungan dari mitra swasta dan lembaga pelatihan.

"Job fair harus benar-benar menyasar penurunan pengangguran, jadi penting ada monitoring dan pelaporan hasil," tandas Inggard.