Pemprov DKI Jakarta memastikan optimalisasi APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi publik, subsidi pangan, perlindungan sosial, hingga pemenuhan hak anak.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto saat mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Dalam rapat itu, Uus menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

"Eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar terkait penyerapan belanja daerah. Optimalisasi penyerapan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai jadwal," ujar Uus.

Untuk pengendalian banjir, Pemprov DKI memperkuat pemetaan wilayah prioritas, pemeliharaan pompa, serta pengawasan drainase dan pintu air. Kesiapan pompa dipantau selama 24 jam melalui Command Center.

Di sektor persampahan, Pemprov DKI menjalankan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan tersebut mencakup optimalisasi TPS dan TPS3R, peningkatan kapasitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan, serta penindakan TPS dan TPA ilegal.

Sementara di sektor transportasi, penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan secara hati-hati berdasarkan kajian komprehensif dengan tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat. Layanan juga terus diperluas melalui Transjabodetabek dan persiapan transportasi laut Transjakarta yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Pemprov DKI juga mempertahankan dukungan pembiayaan iuran JKN bagi warga Jakarta. Penyaluran bantuan sosial menggunakan DTSEN yang dipadankan dengan berbagai sumber data untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

"Di sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan UMP, belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga BBM," kata Uus.

Saat ini, distribusi pangan subsidi tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi ibu kota dan Kepulauan Seribu.

Terkait Raperda KLA, Pemprov DKI menargetkan kebijakan tersebut memberikan dampak nyata melalui penurunan kekerasan terhadap anak, pengembalian anak tidak sekolah ke pendidikan, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan hak anak.

"Fasilitas publik anak seperti RPTRA juga akan terus diperbanyak secara merata dengan memperhatikan kualitas, keamanan, aksesibilitas, serta ramah disabilitas," jelas Uus.

Pemprov DKI juga memperkuat layanan kesehatan mental anak serta perlindungan di ruang digital melalui konseling, deteksi dini, literasi digital, penyaringan konten berbahaya, dan mekanisme pelaporan perundungan siber.

Uus berharap, kedua Raperda dapat segera disetujui dan ditetapkan menjadi Perda sesuai tahapan pembahasan bersama parlemen Kebon Sirih.

"Optimalisasi APBD 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya," tandasnya.