Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco membuka rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kamis (3/9).

Baco mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya telah menyampaikan penjelasan mengenai kedua Raperda tersebut dalam rapat paripurna. Selanjutnya, seluruh fraksi membahas dan menyusun pandangan umum sebagai bahan pembahasan lanjutan.

"Fraksi-fraksi DPRD telah melaksanakan pembahasan terhadap dua Raperda dimaksud, yang hasilnya akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi," ujar Baco.

Seluruh fraksi menyatakan menerima kedua Raperda untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, isu yang disoroti meliputi kondisi fiskal Jakarta, optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, pengelolaan BUMD, bantuan sosial, pendidikan, transportasi, hingga penanganan sampah.

Fraksi PSI meminta Pemprov memastikan layanan kesehatan bagi peserta PBI-BPJS tetap aktif, meningkatkan transparansi penutupan defisit, serta memperbaiki perencanaan anggaran agar penyerapan belanja lebih optimal. PSI juga menekankan perlindungan kelompok rentan di tengah tekanan fiskal.

Fraksi Demokrat-Perindo menyoroti kesehatan fiskal, efisiensi belanja birokrasi, optimalisasi BUMD, ketepatan sasaran KJP Plus, KJMU, dan PBI-BPJS, serta percepatan pembangunan fasilitas umum dan pelayanan di Kepulauan Seribu. PAN turut menyoroti penurunan pendapatan, digitalisasi perpajakan, dan efisiensi BUMD.

Sementara itu, PKB meminta Pemprov memperjuangkan perbaikan formula transfer ke daerah akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Fraksi Golkar menekankan percepatan realisasi belanja, penanganan SiLPA, pengendalian banjir, ketahanan pangan, dan penanganan sampah.

Fraksi Nasdem menyoroti kontraksi postur APBD menjadi Rp79,58 triliun, optimalisasi aset daerah, pembenahan BUMD pangan, serta efisiensi subsidi transportasi. Gerindra menekankan kesiapan belanja, integrasi data penerima bantuan, pengelolaan aset BUMD, transportasi, banjir, sampah, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Fraksi PDIP mendorong skema pembiayaan kreatif di luar pajak dan retribusi serta mempertanyakan pengurangan belanja subsidi bantuan sosial. Sementara PKS menekankan efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan BUMD, penguatan pengawasan pajak, serta pemulihan hak penerima KJMU dan PBI-BPJS yang terdampak persoalan administrasi.

Untuk Raperda KLA, fraksi-fraksi parlemen Kebon Sirih sepakat regulasi tersebut tidak boleh berhenti pada pencapaian predikat, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan anak.

Sejumlah isu yang mengemuka antara lain penguatan anggaran responsif anak, pencegahan kekerasan dan eksploitasi, perlindungan anak di ruang digital, kesehatan mental, pemenuhan hak pendidikan, serta penguatan layanan perlindungan anak.

Fraksi-fraksi juga mendorong sanksi administratif bagi pihak yang menelantarkan anak, penguatan sistem pengaduan dan penanganan kekerasan, perlindungan data anak, penambahan RPTRA, penguatan layanan UPTD PPA, hingga pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian.

Selain itu, pelaksanaan Raperda KLA diminta memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan berbasis hasil nyata atau child outcome. Pemprov DKI juga didorong mempercepat penyusunan aturan turunan agar kebijakan perlindungan anak dapat segera diterapkan secara efektif di seluruh wilayah ibu kota.