Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Adi Nugroho menekankan, keberhasilan transformasi digital melalui konsep smart city atau kota cerdas tidak diukur dari banyaknya aplikasi atau teknologi yang digunakan pemerintah.

Menurut Adi, kota cerdas harus berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Pemanfaatan artificial intelligence (AI) harus didukung tata kelola yang baik dan terstruktur.

"Kota cerdas itu masa depan bukan kota yang paling banyak teknologinya, tapi kota cerdas adalah kota yang paling mengubah data menjadi pengetahuan, kemudian pengetahuan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi hal yang bermanfaat buat warganya," ujar Adi, dalam JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan, konsep smart city tidak ditentukan oleh jumlah teknologi, aplikasi, sensor, dashboard, maupun data yang dimiliki pemerintah. Hal terpenting bagaimana seluruh sumber daya tersebut menghasilkan keputusan dan pelayanan publik yang lebih baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Adi mengingatkan agar penerapan AI dimulai dari permasalahan yang hendak diselesaikan, bukan sekadar mengikuti tren teknologi atau meniru penerapan di daerah lain.

Ia juga mendorong pemerintah daerah beralih dari pola reactive governance menuju predictive governance, bahkan anticipatory governance. Melalui pendekatan tersebut, data dapat dimanfaatkan untuk memprediksi dan mengantisipasi persoalan sebelum terjadi.

"Jangan sampai sudah terjadi banjir dulu baru kita pikir untuk memperluas salurannya. Jadi enggak seperti itu," katanya.

Dikatakan Adi, transformasi digital harus berorientasi pada masyarakat dengan menyederhanakan proses birokrasi, mengintegrasikan layanan dan data, hingga menghindari masyarakat dari beban mengakses terlalu banyak aplikasi.

Dalam hal ini, interoperabilitas data menjadi penting agar masyarakat cukup memasukkan data satu kali untuk mengakses berbagai layanan. Meski demikian, Adi mengingatkan, integrasi tersebut memberikan keamanan dan privasi data.

Dalam penerapan AI, Adi menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Pemerintah daerah perlu memastikan kualitas data, mengidentifikasi risiko, melakukan uji coba dalam skala terbatas, serta menerapkan pendekatan berbasis risiko sebelum teknologi digunakan secara luas.

"Kalau kita mau pakai AI tapi datanya enggak ada, jangan jauh-jauh pakai AI dulu, siapin datanya dulu," ujarnya.

Ia menambahkan, AI dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mendeteksi anomali, membuat prediksi, hingga menyimulasikan dampak suatu kebijakan. Namun, penggunaan AI secara otonom tetap harus mempertimbangkan peran manusia dalam proses pengambilan keputusan.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan integrasi antarinstansi dalam pemanfaatan AI di pemerintahan. Menurutnya, AI telah memberikan berbagai manfaat bagi sektor pemerintahan di sejumlah negara.

Di Indonesia penerapan AI masih kerap dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. Kondisi tersebut berpotensi membuat penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien karena setiap instansi membangun infrastruktur dengan model AI sendiri. Padahal, model yang sama dapat dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Adi berharap, transformasi digital dan penerapan AI di pemerintahan tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi mampu menciptakan public value dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

"Ini yang menjadi salah satu key point kenapa pentingnya komunikasi di forum hari ini, kita bisa bertukar sebenarnya informasi," tandasnya.