Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) dan Jakarta Smart City (JSC) menghadirkan rangkaian kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum 2026.

Kegiatan ini akan diselenggarakan secara hibrida pada 19-20 Agustus 2026, dengan pelaksanaan secara luring di Balai Kota DKI Jakarta dan secara daring melalui platform konferensi virtual.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, akan terdapat 16 sesi dalam acara tersebut yang akan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta, baik dari pemerintah daerah, pakar, influencer, dan akademisi.

"Akan hadir 3.000 peserta dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, lalu kemudian industri teknologi, dan juga perguruan tinggi," ujar Marulina di kantor Jakarta Smart City, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8).

Dengan mengusung tema “Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation”, forum ini juga akan menghadirkan narasumber nasional dan internasional yang akan membahas berbagai perkembangan pemerintahan digital, termasuk pemanfaatan AI, Big Data, komunikasi digital, public innovation, hingga mobilitas perkotaan.

Penyelenggaraan kegiatan ini untuk menjawab tantangan transformasi digitalisasi pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif, salah satunya melalui aplikasi JAKI.

"Ini cara bekerja dan ini cara kita bisa mendapatkan pesan dari masyarakat dan juga bisa menyampaikan layanan kepada masyarakat melalui teknologi," kata dia.

Forum ini diharapkan dapat menjadi platform untuk bertukar pengalaman, termasuk mendiskusikan berbagai isu strategis terkait perkembangan transformasi digital.

Marulina mengatakan, Jakarta ingin berbagi pengalaman serta menghadirkan platform kolaboratif yang dapat dimanfaatkan untuk melahirkan solusi dalam meningkatkan layanan publik.

"Banyak daerah yang punya masalah beda-beda dengan teknologinya yang mungkin mereka sediakan, kami ingin ini bisa menjadi hub. Jadi, lahirlah acara JAKI Fellowship ini, karena kami berharap Jakarta bisa jadi hub dari ragam pemerintah digital seperti ini," jelasnya.

Penyelenggaraan forum ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global, mendapatkan transfer pengetahuan untuk peningkatan kualitas layanan digital, memperluas jejaring strategis Jakarta, dan menciptakan inovasi.

Marulina menyampaikan, pemerintah daerah yang turut berpartisipasi dalam forum ini nantinya juga akan mendapatkan dua aplikasi gratis, yaitu City Data Platform dan Learning Management System.

"Setelah itu, dari tim Jakarta Smart City atau Pemprov DKI Jakarta akan memberikan coaching terkait penggunaan kedua aplikasi ini," ujarnya.

Marulina juga memaparkan pengembangan baru dari JAKI superapps. Aplikasi ini sudah diunduh oleh sekitar 7 juta pengunduh. Sepanjang 2025, tercatat telah terdapat sekitar 67 juta pengunjung.

Aplikasi ini memiliki 101 fitur layanan publik yang terintegrasi, dengan fitur utamanya yakni laporan pengaduan warga. Untuk meningkatkan validitas laporan warga, JAKI juga mengembangkan AI Image Detector dan AI Recapture Detection.

"Mudah-mudahan dengan pengembangan ini bisa membuat teman-teman yang di wilayah makin hati-hati dan juga memastikan bahwa laporannya semakin valid," ucapnya.

Selain itu, JAKI juga telah menjalin kerja sama dengan TJ radio serta integrasi data melalui Satu Data Jakarta. Masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk memesan tiket tempat wisata seperti Taman Margasatwa Ragunan dan TIM.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, Ponirin Ariadi Limbong menambahkan, forum JAKI & Fellowship Cities ini akan dihadiri oleh berbagai narasumber baik nasional maupun internasional.

"Jadi pada hari pertama kami akan hadirkan ini dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia," ucapnya.

Melalui rangkaian penyelenggaraan JAKI & Fellowship Cities Forum 2026, Pemprov DKI berkomitmen membuka pintu kolaborasi dalam meningkatkan pemahaman serta implementasi teknologi digital. Dengan demikian, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.