Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha makanan untuk mengelola sampah organik yang dihasilkannya.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, pembahasan bersama perangkat daerah dilakukan untuk menginventarisasi seluruh masukan dari Kemendagri dan menyesuaikannya dengan hasil pembahasan Raperda.

"Kami menginventarisasi seluruh perubahan yang diusulkan, kemudian menyesuaikannya dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan," ujar Aziz, Kamis (23/7).

Menurutnya, sejumlah masukan yang bersifat substantif diakomodir untuk menyempurnakan materi Raperda. Selain menyempurnakan substansi Raperda, Bapemperda juga mempertegas pengaturan mengenai pengelolaan sampah sisa makanan sebagai upaya menekan volume sampah organik di ibu kota.

Aziz menilai, kondisi darurat sampah yang dihadapi Jakarta membutuhkan aturan yang jelas agar pelaku usaha makanan ikut bertanggung jawab mengelola limbah yang dihasilkannya.

"Melalui Raperda ini, pengusaha makanan harus mampu mengolah sampahnya sendiri. Namun, mereka juga dapat bekerja sama dengan komunitas atau pengelola lingkungan yang telah memiliki fasilitas pengolahan sampah," katanya.

Ia berharap, ketentuan tersebut mampu mengurangi timbunan sampah organik yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di Jakarta.

Dikatakan Aziz, pasar, restoran, hotel, dan berbagai usaha kuliner merupakan penyumbang terbesar sampah organik. Sebab itu, Raperda mengatur pengelolaan sampah organik menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah tersebut.

"Harapannya, beban pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya ditanggung masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga menjadi tanggung jawab para pelaku usaha yang memproduksinya," tandasnya.