Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan mengadakan sosialisasi pelaksanaan pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Semester I Tahun 2026 di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota setempat. 

Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan, pelaksanaan sosialisasi merupakan tindak lanjut amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk memastikan penyelenggaraan pelaporan percepatan penurunan stunting berjalan sesuai ketentuan.

"Akurasi data dan informasi yang kita sampaikan akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi PPPS di Jakarta Selatan. Hal ini penting untuk memitigasi risiko kegagalan dalam pencapaian target penurunan prevalensi stunting sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2030," ujarnya, Rabu (15/7).

Syafrin menjelaskan, prevalensi stunting di Jakarta Selatan di tahun 2026 tercatat mencapai 14,9 persen. Pemkota Jaksel menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi 11,34 persen pada 2030. 

"Untuk mencapai sasaran itu dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," terangnya.

Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Suku Dinas Kesehatan maupun Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

"Saya mengingatkan seluruh unsur Tim Percepatan Penurunan Stunting Jakarta Selatan agar memastikan data sasaran dan keluarga berisiko stunting diidentifikasi serta ditetapkan dengan baik. Data harus menjadi referensi utama dalam perencanaan, pelaksanaan intervensi, pemantauan, hingga evaluasi secara berkelanjutan," ungkapnya.

Syafrin menginginkan adanya skema pendampingan yang berkesinambungan bagi keluarga sasaran dan keluarga berisiko stunting. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya berharap seluruh jajaran Pemkot Jakarta Selatan dapat memberikan kontribusi terbaik untuk menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Selatan, Hera Lidiawati menambahkan, sosialisasi berlangsung selama dua hari. 

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta diisi dengan bimbingan teknis dari unsur terkait mengenai kebijakan terbaru pelaporan periodik PPPS.

"Seluruh laporan pelaksanaan aksi konvergensi PPPS yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah akan dihimpun sebagai bahan laporan Wali Kota Jakarta Selatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk pelaporan Semester I Tahun 2026," tandasnya.