Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya publikasi negatif di media sosial.

Syafrin mengatakan, di era digital masyarakat sangat dekat dengan media sosial. Untuk itu, aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik harus senantiasa menjaga sikap dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

"Jika ada ketidaksesuaian, masyarakat dengan mudah merekam, memotret, dan memviralkan. Tentu hal itu bisa saja mencoreng nama baik wilayah dan kota kita," ujarnya, Saat memimpin Apel Pagi di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (29/6).

Syafrin menjelaskan, birokrasi saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan global yang semakin dinamis, mulai dari digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, hingga dinamika geopolitik. 

"Penguatan ketahanan wilayah, termasuk ketahanan pangan dan energi, harus diawali dengan peningkatan disiplin sebagai budaya kerja," terangnya.

Ia menambahkan, di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan publik. Bahkan, perbandingan layanan tidak hanya dilakukan antarkota di DKI Jakarta, tetapi juga dengan kota-kota di negara maju.

"Jangan cepat merasa puas dengan layanan saat ini. Prinsip pelaksanaan anggaran kita sudah berbasis kinerja. Masyarakat tidak hanya menunggu hasil, tetapi juga manfaat nyata dari setiap program yang kita luncurkan," ungkapnya.

Syafrin mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan untuk menghilangkan sikap arogan. 

"Jabatan dan pangkat merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Mari jaga nama baik institusi dengan bersikap humanis," ajaknya.

Secara khusus, Syafrin meminta jajaran Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan mengedepankan pendekatan humanis dan preventif saat melakukan penertiban parkir liar untuk meminimalisir potensi gesekan di lapangan.

"Semua harus dilakukan secara humanis. Tidak boleh ada arogansi dalam menjalankan tugas di lapangan. Kita tidak ingin pelaksanaan tugas justru menimbulkan penilaian negatif di masyarakat," tandasnya.