Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memprioritaskan masyarakat kurang mampu dalam penyediaan akses pendidikan.

Menurut Subki, setiap musim Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), DPRD kerap menerima pengaduan dari warga yang tidak berhasil mendapatkan kursi di sekolah negeri meskipun berasal dari keluarga yang membutuhkan.

"Keberpihakan kepada masyarakat kelas bawah harus menjadi prioritas. Mereka yang ekonominya lemah sering kali kalah bersaing karena keterbatasan biaya, kualitas belajar, hingga pemenuhan gizi," ujar Subki, Jumat (19/6).

Lebih lanjut, Subki mendorong program pendidikan seperti Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) hingga program boarding school juga diprioritaskan bagi warga kurang mampu.

Ia menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan.

Subki mengapresiasi langkah Disdik menambah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah negeri guna menampung lebih banyak peserta didik. Namun, ia menilai, penambahan kapasitas tersebut masih belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.

Terkait sistem zonasi, Subki menyebut, mekanisme tersebut belum sepenuhnya ideal. Meski demikian, sistem tersebut dapat dipertahankan sebagai salah satu jalur penerimaan siswa baru.

Ia menambahkan, jalur afirmasi dan prestasi juga perlu terus diperkuat agar semakin banyak anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Dikatakan Subki, persoalan pendidikan hingga kini masih menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan warga kepada anggota DPRD DKI Jakarta saat kegiatan reses.

"Hampir semua anggota DPRD menerima pertanyaan terkait KJP, KJMU, dan bantuan sosial. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesejahteraan masih sangat besar," tandasnya.