Selasa, 02 Juni 2026 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 829
(Foto: Folmer)
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) bersama Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Selasa (2/6), membahas persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026.
Pembahasan yang berlangsung di Gedung Ali Sadikin, Balai Kota, difokuskan pada pengembangan sistem elektronik monitoring dan evaluasi (E-Monev) serta penyempurnaan indikator penilaian sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan Monev KIP 2026.
Memastikan aspek regulasi, integrasi sistem, dan tata kelola dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,
Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Syali Gestanon menyatakan , siap memberikan dukungan penyediaan infrastruktur digital serta penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dikatakan,Syali, secara teknis pengembangan website dan aplikasi E-Monev dapat difasilitasi dengan memperhatikan ketentuan tata kelola Pemprov DKI Jakarta.
“Dari sisi teknis tidak ada kendala yang berarti. Namun, diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan aspek regulasi, integrasi sistem, dan tata kelola dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, menegaskan bahwa koordinasi bersama Dinas Kominfotik diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Monev berjalan efektif, terukur dan berkelanjutan.
“Kami berharap pelaksanaan Monev 2026 didukung sistem yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan daerah. Selain pengembangan aplikasi, kami juga ingin mendapatkan input penyempurnaan indikator penilaian agar tidak sekadar mengukur implementasi keterbukaan informasi publik, tetapi juga tingkat kepatuhan badan publik terhadap ketentuan yang berlaku,” bebernya.
Ia juga berharap, pelaksanaan Monev KIP 2026 dapat berlangsung lebih optimal serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik pada badan publik di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
"Pengembangan sistem E-Monev juga diharapkan menjadi praktik baik yang dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan informatif," tandasnya.
