Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam penyusunan APBD 2027, menyusul potensi pengurangan anggaran daerah.

Menurut Yuke, meski besaran pengurangan APBD belum diketahui secara pasti, Pemprov DKI perlu mulai menyusun skala prioritas dalam perencanaan anggaran di setiap dinas.

“Walaupun belum tahu berapa dikuranginya, tapi yang jelas pastinya juga akan berkurang. Jadi kita meminta sama-samalah, khususnya untuk Pemprov dalam menyusun anggaran nanti itu prioritas-prioritasnya harus betul-betul diutamakan,” ujar Yuke, Selasa (26/5).

Ia menegaskan, penyusunan anggaran tetap harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), program prioritas gubernur, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota dewan.

Yuke mengakui tidak seluruh usulan program dapat terakomodir dalam APBD tahun depan. Sebab itu, program yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama.

“Yang terpenting, yang dampaknya mungkin langsung kepada masyarakat, yang juga nanti bisa berkesinambungan, itu mungkin yang menjadi prioritas utama,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD nantinya akan melakukan koordinasi lintas komisi setelah mengetahui besaran anggaran yang tersedia serta arah pembangunan yang akan dijalankan Pemprov DKI.

Menurut Yuke, jika terdapat program penting yang terkendala keterbatasan anggaran, maka perlu dicari alternatif sumber pembiayaan agar program tersebut tetap bisa direalisasikan.

“Kalau memang keterbatasan anggarannya sangat minim atau kurang, kita juga harus dicarikan solusinya penganggaran itu dari mana,” ucapnya.

Meski demikian, Yuke optimistis Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai skenario menghadapi kemungkinan pengurangan APBD, mulai dari skenario pesimistis, moderat, hingga optimistis.

“Tapi yang terpenting saya yakin sama, kita semuanya pasti yang harus berdampak langsung pada masyarakat dan program-program Pak Gubernur harus sudah masuk di 2027,” tandasnya.