Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menyebut, pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya penyegaran sekaligus pemantapan target kinerja pemerintahan.

Menurut Pantas, mutasi dan pelantikan pejabat diharapkan mampu mendukung keberhasilan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

“Mutasi ini bisa juga kita anggap sebagai penyegaran dan sekaligus pemantapan target dari setiap kinerja sebagai konsekuensi daripada jabatan yang diemban,” ujarnya, Kamis (21/5).

Pantas mengatakan, melalui penyegaran tersebut capaian kinerja para pejabat diharapkan menjadi lebih terukur sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pejabat yang baru dilantik dalam mendukung program pengelolaan sampah di Jakarta, khususnya pemilahan sampah dari sumber.

Pantas menjelaskan, Pemprov DKI telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 yang mengatur pemilahan sampah hingga tingkat wilayah dan rumah tangga.

“Ingub itu menyeluruh untuk seluruh wilayah Jakarta sampai dengan tingkat RW, malah sampai dengan tingkat gerobak-gerobak pengelola sampah,” katanya.

Pantas menerangkan, pemilahan sampah dilakukan dalam empat kategori, yakni sampah organik, anorganik, B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta residu sebagaimana diatur dalam Ingub tersebut.

Sebab itu, tambah Pantas, para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) diharapkan dapat terus menggalakkan edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat.

“Semua PNS itu harus turut mendorong, bahkan mungkin memelopori supaya memilah sampah dalam empat kategori,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik sebanyak 884 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (20/5) sore. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan roda pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan dengan mengisi seluruh posisi yang masih kosong agar tidak lagi dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Menariknya, Pramono sengaja memilih hari Rabu agar para pejabat yang dilantik datang menggunakan transportasi umum serta mengenakan pakaian adat Betawi, seperti ujung serong dan encim, sebagai bentuk pelestarian identitas Jakarta.