Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung resmi melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan terhadap 884 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Prosesi pelantikan berlangsung di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Para pejabat yang dilantik terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, ketua kelompok, ketua subkelompok, hingga kepala puskesmas.

Pelantikan berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.3.3-2026 Dukcapil sampai dengan nomor 800.1.3.3-2049 Dukcapil tahun 2026 mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

"Hari ini saya melantik 884 pejabat administrator, jabatan pengawas, ketua kelompok, ketua sub kelompok, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 884 ini sebagian besar memang mutasi dan promosi," ujar Pramono.

Gubernur menegaskan komitmennya untuk mengisi kekosongan jabatan atau mengganti posisi yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Pramono meyakini, organisasi akan berjalan baik dan sehat jika semua jabatan terisi sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan profesionalitas dari masing-masing orang yang ditempatkan.

Pelantikan ini, kata dia, merupakan bagian dari penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui sistem meritokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel. Karena itu, proses promosi dan pengisian jabatan terhadap 884 orang ini berjalan dengan baik.

Pramono berpesan, amanah yang diberikan ini agar dijalankan baik dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, penempatan aparatur yang tepat serta penguatan organisasi menjadi fondasi dasar untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan warga.

Lebih lanjut, ia menyampaikan kemajuan Jakarta saat ini dibangun bersama-sama oleh Pemprov DKI dan masyarakat. Namun untuk menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks dan dinamika global, Pemprov DKI harus bergerak cepat dan mampu mengantisipasi perubahan.

Salah satunya yakni dengan memastikan kebutuhan mendasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial terpenuhi.

"Transformasi Jakarta tidak hanya tentang pembangunan fisik tetapi juga bagaimana pemerintah dapat hadir di tengah warga dan menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat," kata dia.

Gubernur pun mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif dan transparan, serta inovatif. Ia juga menginstruksikan agar seluruh jajaran Pemprov DKI bergerak cepat mengimplementasikan gerakan pilah sampah.

"Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendorong sinergi lintas sektor dan mendukung semangat Jaga Jakarta melalui upaya menjaga keamanan lingkungan, memperkuat ketertiban wilayah serta menghadirkan ruang kota yang nyaman bagi seluruh warga," tandasnya.