Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp19,75 triliun. Anggaran tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam menghadirkan keadilan sosial di Jakarta.

Menurut Yuke, momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi pijakan penting bagi Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia menegaskan, anggaran pendidikan merupakan instrumen strategis untuk menekan angka gini rasio atau ketimpangan, sekaligus memutus rantai kemiskinan di ibu kota. Kesenjangan sosial, lanjutnya, hanya dapat diatasi jika seluruh anak memiliki akses pendidikan yang setara tanpa terhalang kondisi ekonomi.

“Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Negara harus hadir di sana,” ujar Yuke, Senin (4/5).

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp14,94 triliun atau sekitar 75 persen dialokasikan untuk belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Yuke menilai langkah ini tepat, mengingat kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar.

Ia pun menyebut pendidikan sebagai ‘senjata’ utama dalam melawan kemiskinan.

Selain itu, bantuan sosial pendidikan tetap menjadi prioritas. Program KJP Plus dialokasikan sebesar Rp3,25 triliun untuk 707.477 peserta didik pada Tahap I 2026. Sementara itu, KJMU mendapat anggaran Rp399 miliar guna mendukung keberlanjutan pendidikan bagi 15.825 mahasiswa.

Program Sekolah Swasta Gratis (SSG) juga terus diperluas, dengan alokasi Rp253,62 miliar untuk 103 sekolah swasta percontohan guna meningkatkan daya tampung pendidikan di ibu kota.

Yuke juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026, sebanyak enam sekolah percontohan di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp126,12 miliar. Program tersebut dipastikan berlanjut hingga akhir tahun.

“Untuk menjawab tantangan gini rasio yang masih cukup tinggi, Pemprov DKI harus memastikan sekolah formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk penguatan sekolah kejuruan agar lulusannya memiliki keahlian spesifik dan dapat langsung terserap di dunia kerja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yuke mengajak, masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Ia juga menegaskan Komisi D akan terus mengawal agar distribusi anggaran berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Penguatan pendidikan kejuruan penting agar lulusan siap kerja. Di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu terus diupayakan,” tandasnya.