Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Jumat (24/4), bersilaturahmi sambil diskusi dan serap aspirasi warga di Kampung Wisata Eduwisata Bhineka, Jalan Angkasa Pura, RT 14/11 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dikemas dalam acara bertajuk "Bang Doel Nyapa Warga".

"Kegiatan ini sebetulnya untuk mendengar. Kita sudah tahu usulan-usulan ini sudah masuk dalam Musrenbang, tapi ternyata ada sebagian yang terealisasi dan ada yang belum," ujar Rano.

Dari berbagai aspirasi dan pembahasan yang dilakukan, Rano mengatakan permasalahan utama warga adalah mengenai status lahan. 

Selama ini, ungkap Rano,, Pemprov DKI Jakarta kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur lantaran lahan kawasan dari 7 RW di wilayah Kelurahan Kebon Kosong, masih banyak yang statusnya milik Sekretariat Negara (Setneg) RI.

Karena itu, berbagai usulan warga yang disampaikan melalui Musrembang yang tidak bisa direalisasikan karena status lahan. Dikatakan Rano, secara regulasi, pihaknya tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran dan taman di atas lahan yang belum diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga mengemuka isu mengenai penghuni rumah susun (Rusun) Kemayoran yang dikenakan pajak bumi bangunan (PBB) dan mereka mempertanyakan hingga kapan hak guna bangunan (HGB) berlaku. Terkait berbagai keluhan itu, Rano mengaku telah menjelaskan kepada warga mengenai prosedur, regulasi dan keterbatasan anggaran Pemprov DKI Jakarta akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Kelanjutannya, Rano menegaskan akan segera menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama jajarannya untuk membedah akar persoalan yang disampaikan warga. Hingga nantinya Pemprov DKI Jakarta bisa berupaya mencarikan solusi. 

"Nanti kita akan coba bantu. Karena tadi kita dengar sudah hampir 35 tahun masalah ini tidak terjawab," tandasnya.