Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka lowongan kerja untuk program padat karya guna mengantisipasi dampak ekonomi global maupun domestik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut, sebanyak 2.843 lowongan pekerjaan di sektor padat karya akan disiapkan sebagai bantalan sosial bagi warga Jakarta.

"Kemarin kebetulan kita rapat paripurna secara khusus untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka Padat Karya," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6).

Dikatakan Pramono, program padat karya ini dirancang untuk menekan angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Nantinya mereka akan mendapatkan upah setara dengan UMP DKI Jakarta.

"Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini," ungkap Pramono.

Pada tahap awal, sambung Pramono, program padat karya ini akan berjalan selama tiga bulan. Program ini akan diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi persoalan yang ada di Jakarta.

Untuk memastikan program padat karya ini tepat sasaran, Pemprov DKI memberikan syarat khusus bagi warga yang ingin berpartisipasi, yakni mewajibkan memiliki kartu identitas atau KTP Jakarta.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu tiga bulan pertama, nanti akan kami perpanjang melihat persoalan yang ada, membuka kurang lebih 2.843 lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," tandasnya.