Wacana penyesuaian tarif Transjakarta kembali mengemuka di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan transportasi publik di Jakarta.

Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi beban subsidi dalam APBD sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.

Pengamat kebijakan kota, Zulfikar Marikar menilai, penyesuaian tarif Transjakarta merupakan hal yang wajar untuk dikaji. Terlebih, menurut dia, sejak beroperasi pada 2005, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 belum mengalami perubahan. Kondisi tersebut menjadikan tarif Transjakarta sebagai salah satu yang termurah dibandingkan layanan transportasi publik lainnya di kota besar Asia Tenggara.

“Sudah lebih dari dua dekade tarif Transjakarta tidak mengalami penyesuaian. Sementara itu, biaya operasional terus meningkat dan kualitas layanan juga terus berkembang,” ujar Zulfikar, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan, biaya operasional Transjakarta terus bertambah seiring perluasan layanan, penambahan armada, integrasi antarmoda, hingga pengembangan sistem pembayaran digital. Di sisi lain, Pemprov DKI setiap tahun harus mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar untuk menopang operasional layanan tersebut.

“Pada APBD DKI Jakarta Tahun 2026, subsidi untuk Transjakarta dialokasikan sebesar Rp3,75 triliun atau sekitar 4,6 persen dari total APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp81,32 triliun,” katanya.

Menurut Zulfikar, dalam beberapa tahun terakhir layanan Transjakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perluasan koridor, penambahan armada ramah lingkungan, serta penguatan integrasi transportasi publik turut mendorong peningkatan jumlah pengguna.

Ia juga menyoroti capaian Jakarta di sektor transportasi. Berdasarkan survei internasional Time Out pada 2025, sistem transportasi Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia.

“Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Zulfikar, jumlah pengguna Transjakarta mencapai sekitar 1,4 juta penumpang per hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa Transjakarta tidak lagi sekadar menjadi moda transportasi alternatif, melainkan telah menjadi kebutuhan utama mobilitas warga Jakarta.

Selain melayani perjalanan di dalam wilayah Jakarta, Transjakarta juga mengoperasikan sejumlah rute antarkota melalui layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

“Perluasan jaringan tersebut semakin memperkuat peran Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi publik kawasan metropolitan, sekaligus meningkatkan kebutuhan pembiayaan operasional,” jelasnya.

Dengan peningkatan kualitas layanan dan tingginya jumlah pengguna, Zulfikar menilai, penyesuaian tarif secara bertahap dan terukur layak dipertimbangkan.

“Penyesuaian tarif perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik dan memperkuat fiskal daerah, bukan semata-mata sebagai beban tambahan bagi masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan aspek perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Sebab itu, layanan gratis Transjakarta bagi 15 kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 perlu tetap dipertahankan agar subsidi lebih tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan subsidi yang terarah kepada kelompok prioritas akan membantu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal daerah dan akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.

Pasalnya, semakin besar porsi APBD yang digunakan untuk menutup subsidi operasional, semakin sempit pula ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, dan pembangunan infrastruktur.

Zulfikar menambahkan, Jakarta membutuhkan sistem transportasi publik yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga sehat secara finansial, modern, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas warga dalam jangka panjang.

“Karena itu, rencana penyesuaian tarif Transjakarta layak dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kualitas layanan, serta keberlanjutan fiskal daerah. Pembahasannya juga perlu dilakukan secara terbuka, transparan, dan disertai sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami urgensi kebijakan tersebut,” tandasnya.