Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga yang telah rampung dibahas di tingkat Bapemperda DPRD DKI Jakarta tidak lagi memuat ketentuan sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak.

Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Afifi menjelaskan, penghapusan sanksi tersebut sejalan dengan pendekatan yang diusung dalam Raperda Pembangunan Keluarga, yakni promotif dan preventif.

“Paradigma Raperda ini adalah promotif dan preventif. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk mengedepankan upaya pencegahan agar tidak muncul keluarga rentan atau tidak produktif,” ujar Afifi, Rabu (15/4).

Menurut dia, pendekatan tersebut menempatkan Pemprov DKI Jakarta pada upaya pencegahan berbagai persoalan keluarga, tanpa mengutamakan penjatuhan sanksi administratif.

Afifi juga menyinggung usulan sebelumnya yang sempat mengadopsi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban keluarga. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan di Surabaya memiliki konteks berbeda karena didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) serta pelaksanaan putusan pengadilan.

“Penonaktifan NIK di Surabaya dilakukan dalam rangka eksekusi putusan pengadilan, bukan kebijakan administratif murni dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Afifi menambahkan, jika ketentuan tersebut dipaksakan masuk ke dalam Perda Pembangunan Keluarga, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat dianggap mencampuri kewenangan lembaga peradilan.

Selain itu, belum tentu terdapat kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah dan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Kalau dimasukkan dalam Perda, tetapi tidak ada kerja sama dengan pengadilan, maka aturan itu berpotensi tidak dapat dilaksanakan. Ini tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” tandas Afifi.

Setelah pembahasan di tingkat Bapemperda rampung, draf Raperda Pembangunan Keluarga selanjutnya akan dibawa ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), sebelum memasuki tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).