Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, keluarga sejahtera dan berketahanan adalah pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hal ini ditegaskan Rano, saat menyampaikan jawaban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga, Senin (9/3).

Rano menjelaskan, indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang mencakup aspek ketenteraman keluarga, ketahanan keluarga, maupun kemandirian keluarga telah menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta. Karena itu dipastikan Rano hasilnya dapat diukur dan dilaporkan setiap tahun.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan pembangunan keluarga terpadu (One Stop Family Service) melalui pemberian informasi, edukasi, konsultasi.dan konseling peningkatan kapasitas keluarga; pendampingan, rujukan, serta intervensi keluarga rentan. Termasuk layanan cepat tanggap yang dapat diakses seluruh keluarga di Jakarta," papar Rano.

Terkait sistem informasi keluarga, Rano sampaikan bahwa penyelenggaraan sistem ini berbasis digital dan terintegrasi dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat dan up-to-date. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan keluarga.

"Pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data keluarga dilakukan secara rutin dengan memenuhi aspek perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi," tambahnya.

Mengenai penanganan keluarga rentan, Rano sependapat dengan pandangan sejumlah fraksi bahwa hal ini menjadi fokus utama dalam penyusunan Raperda. Penanganannya dilakukan melalui pencegahan, intervensi dan rehabilitasi

Rano memastikan, raperda ini akan mengatur sinergitas lembaga dan stakeholder terkait dengan peran strategis dan pengarusutamaan pembangunan keluarga demi mencapai keluarga sejahtera, berketahanan, dan berpartisipasi.

"Kami juga mengharapkan raperda ini menjadi payung hukum yang komprehensif untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Jakarta," tandasnya.