Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja untuk membahas hasil Diagnostic Performance Review terhadap tiga BUMD, yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Selasa (7/4).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harvian Paloh mengatakan, rapat tersebut bertujuan mendalami hasil audit kinerja, termasuk aspek tata kelola perusahaan dan performa usaha masing-masing BUMD.

Menurut Nova, secara umum ketiga BUMD masih menghadapi beban yang cukup berat, baik dari sisi operasional maupun model bisnis.

Untuk Perumda Dharma Jaya, ia menjelaskan, perusahaan masih bergantung pada skema Public Service Obligation (PSO) dengan margin keuntungan yang relatif terbatas, sekitar 10–15 persen.

Sebab itu, Komisi B mendorong diversifikasi usaha melalui pengembangan bisnis cold storage serta perluasan pasar ke sektor modern, termasuk pengemasan produk daging agar memiliki nilai tambah.

“Diversifikasi usaha ini penting agar Dharma Jaya tidak hanya bergantung pada pangan bersubsidi, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor komersial,” ujar Nova.

Sementara itu, pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Komisi B menekankan pentingnya peningkatan recurring income atau pendapatan berkelanjutan. Nova menilai, Jakpro perlu lebih fokus mengoptimalkan aset yang dimiliki, seperti Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), dan Velodrome, dibandingkan menerima penugasan di luar bisnis inti.

Ia juga menyoroti besarnya beban depresiasi aset Jakpro yang mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan terarah.

“Ke depan, Jakpro harus fokus pada bisnis inti dan memaksimalkan aset yang ada agar menghasilkan pendapatan yang pasti dan berkelanjutan,” tegasnya.

Adapun untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Komisi B menilai pemanfaatan aset masih belum optimal. Dari total aset sekitar Rp7 triliun, realisasi pendapatan perusahaan dinilai belum mencapai target.

Nova menyebut, saat ini Sarana Jaya masih bergantung pada satu sumber utama pendapatan, yakni dari aset hotel yang dikelola. Padahal, perusahaan memiliki potensi besar dari aset lain yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelesaian program DP 0 Rupiah agar aset tidak terbengkalai dan dapat segera dikomersialkan.

Komisi B, lanjut Nova, mendorong BUMD untuk mengedepankan skema creative financing serta tidak lagi bergantung pada Penyertaan Modal Daerah (PMD).

“Kita ingin BUMD bisa lebih mandiri, sesuai dengan core business masing-masing, tanpa terus bergantung pada PMD,” tandasnya.