Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengajak warga untuk aktif memilah sampah organik dan anorganik serta memperkuat peran bank sampah guna membantu mengatasi persoalan sampah di ibu kota.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat.

“Harus ada reward and punishment dalam regulasi. Masyarakat yang memilah sampah dan terlibat dalam bank sampah perlu diberikan penghargaan agar gerakan ini semakin masif,” ujar Khoirudin, Sabtu (14/3).

Ia menyoroti tingginya produksi sampah di Jakarta yang bisa mencapai sekitar 8.700 ton per hari. Dengan sistem penumpukan terbuka (open dumping) di TPST Bantargebang, kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi ’bom waktu’ yang dapat memicu bencana.

“Produksi sampah Jakarta sangat besar. Dengan sistem open dumping seperti di Bantargebang, itu bisa menjadi bom waktu. Kita sudah melihat tiga kali longsor terjadi,” katanya.

Selain itu, Khoirudin juga menyoroti persoalan bau yang sempat muncul di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, salah satu penyebabnya adalah sampah rumah tangga yang masih tercampur dan memiliki kadar air tinggi sehingga harus dipilah terlebih dahulu di lokasi.

Kondisi tersebut, lanjut dia, tidak hanya memicu bau, tetapi juga berpotensi menimbulkan polusi dari air lindi di sekitar kawasan Rorotan.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta penanganan dilakukan secara cepat. Khoirudin juga mengapresiasi sejumlah langkah perbaikan yang telah dilakukan, termasuk penggunaan truk pengangkut sampah tertutup sehingga tidak lagi menimbulkan ceceran air lindi di jalan.

“Sekarang truk pengangkutnya sudah tertutup, tidak ada lagi air lindi yang menetes di jalan. Bahkan truk terbaru sudah menggunakan tenaga listrik. Truk lama tidak boleh lagi beroperasi,” jelasnya.

Selain itu, truk pengangkut sampah juga diwajibkan dicuci setelah beroperasi agar tidak menimbulkan bau saat melintas di jalan.

Lebih lanjut, Khoirudin mendorong pengelola RDF mempelajari praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil mengolah sampah tanpa menimbulkan bau. Jika sistem tersebut berhasil diterapkan, model pengolahan serupa diharapkan dapat dikembangkan di wilayah lain sehingga pengiriman sampah ke TPST Bantargebang dapat berkurang.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta diketahui harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 miliar per hari untuk pembuangan sampah ke Bantargebang atau sekitar Rp385 miliar per tahun.

Selain itu, DPRD juga telah menyetujui pengadaan mesin pemilah sampah grandong, yakni mesin rakitan anak bangsa yang mampu memisahkan sampah organik dan anorganik. Mesin tersebut diharapkan dapat membantu proses pengolahan sampah di RDF Rorotan sekaligus mengurangi beban di Bantargebang.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga akan memberikan pendampingan penanganan sampah di 21 provinsi, termasuk Jakarta, melalui dukungan pembiayaan dan teknologi pengolahan terbaru.

“Ke depan kita berharap jumlah sampah yang masuk ke Bantargebang semakin berkurang. Namun yang terpenting, kita semua harus serius menangani persoalan sampah ini,” tandas Khoirudin.