Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno membuka Forum orientasi penerima baru Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II tahun 2025 di Universitas Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (UHAMKA) di Kampus E UHAMKA, Jalan Raya Jakarta Bogor, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur.

Secara simbolis, Rano juga sekaligus menyerahkan KJMU kepada empat mahasiswa penerima beasiswa dari total keseluruhan penerima KJMU tahap II tahun 2025 di UHAMKA sebanyak 2.097 mahasiswa.

"Pendidikan adalah jalan untuk membuka kesempatan, memperluas harapan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Jakarta," ujar Rano, Jumat (8/5).

Karena itu, Rano menegaskan di tengah berbagai tantangan global saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Salah satunya melalui keberlanjutan program KJMU ini.

Dijelaskan Rano, pada 2025, program KJMU telah menjangkau 16.979 mahasiswa pada tahap pertama dan 16.920 pada tahap kedua di berbagai universitas di Jakarta ini. Dari keseluruhan jumlah itu, 2.097 di antaranya merupakan mahasiswa dari UHAMKA dan 93 dari jumlah itu merupakan penerima baru di tahap II KJMU tahun 2025.

Melalui pencapaian tersebut, program KJMU diharapkan Rano tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi juga membuka ruang untuk berkembang, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Kesempatan itu menurut Rano perlu dijaga dengan semangat belajar, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Sebab itu, Rano mendorong para penerima KJMU mengimplementasikan nilai Tridharma Perguruan Tinggi melalui kontribusi nyata di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ia meminta mereka memanfaatkan forum orientasi ini sebagai ruang untuk belajar, membangun jejaring, bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat kebersamaan antar penerima KJMU.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Rano juga menegaskan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tetap konsisten terhadap dunia pendidikan dan kesehatan meski terjadi pemotongan dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun dari pemerintah pusat. Diinformasikannya, DKI Jakarta mengalokasi sekitar Rp399 miliar untuk anggaran KJMU dan sekitar Rp3,4 triliun untuk anggaran KJP Plus.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah merealisasikan program pemutihan ijazah. Hingga tahun 2026, program pemutihan telah menebus hingga sebanyak sekitar 7.000 ijazah.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan Jakarta bagi kita semua bermanfaat di kemudian hari," tandasnya.