Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya mendorong pembangunan berbasis ekonomi biru, yakni pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, usai melakukan tinjauan lapangan bersama jajarannya pada Oktober 2025 terkait aktivitas pembangunan di Pulau Pari yang viral di media sosial.

Dijelaskan Hasudungan, Pemprov DKI menempatkan kelestarian ekosistem pesisir sebagai prioritas utama, mulai dari mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun.

“Terkait adanya pembangunan di sekitar Pulau Pari yang terindikasi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi yang menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang laut,” ujar Hasudungan, Kamis (18/12).

Menurutnya, koordinasi tersebut bertujuan mendorong langkah-langkah pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang terdampak, melalui kegiatan rehabilitasi hingga kondisi ekosistem dapat pulih seperti semula.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memastikan pemberian kompensasi yang tepat bagi masyarakat terdampak, mengingat wilayah perairan Pulau Pari termasuk dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

Adapun terkait status daratan Pulau Pari, Hasudungan mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sengketa kepemilikan lahan.

"Permasalahan ini masih menjadi isu yang belum terselesaikan hingga saat ini," tandasnya.